Tulungagung, Bhirawa.
Pelantikan anggota DPRD di sejumlah daerah di Jatim diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa, seperti di Tulungagung, Tuban dan Sumenep. Aksi itu sempat memanas bahkan pengunjuk rasa melemparkan botol air mineral.
Di Tulungagung ratusan mahasiswa membawa sejumlah poster yang bertuliskan tentang penentangan terkait rencana DPR RI yang akan mengubah putusan MK soal Pilkada, meski kemudian DPR RI membatalkannya. Salah satu poster tersebut bertuliskan “Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi”. Aksi ini dilakukan usai anggota DPRD Tulungagung periode 2024 – 2029 dilantik.
Aksi demo sempat memanas ketika Ketua Sementera DPRD Tulungagung, Marsono, dan Wakil Ketua Sementara DPRD Tulungagung, Abdulah Ali Munib, menemui para pengunjuk rasa. Sebagian mahasiswa melempar botol air minum dalam kemasan ke arah pimpinan dewan itu dan polisi yang mengawal jalannya aksi.
Ada enam poin yang dituntut mahasiswa, yakni DPRD Tulungagung akan berdiri di pihak rakyat, DPRD Tulungagung akan melakukan pemantauan pada PKPU No. 10 Pilkada yang mengakomodir putusan MK, DPRD dan Pemkab Tulungagung akan proaktif mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
Kemudian DPRD Tulungagung akan menghadirkan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Tulungagung, DPRD dan BPBD Kabupaten Tulungagung menjalankan mitigasi pada isu ekologis dan DPRD Tulungagung untuk lebih memperhatikan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Dari kawan-kawan aliansi sepakat untuk mengawal yang telah ditandatangani DPRD untuk sampai ke pusat dan kawan-kawan tetap intens mem-follow up dari aksi kali ini,” kata Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tulungagung Bersatu, Kelfin Ferdinan
Marsono mengatakan dari enam tuntutan mahasiswa, 55 persen di antaranya adalah tupoksi DPR RI dan sisanya merupakan tupoksi DPRD Tulungagung. “Tentang upaya pendidikan gratis, kan SMP ke bawah. Bagaimana buget kita nanti disesuaikan,” katanya.
Sedangkan di Tuban, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar unjuk rasa pada Rapat Paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Tuban.
Perwakilan dari Aliansi BEM se-Tuban, menyampaikan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mengawal demokrasi dan menolak upaya perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR, yang dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
“Kami Aliansi BEM se-Tuban komitmen mengawal demokrasi dan keputusan MK yang sudah final. Sikap DPR yang ingin mengubah putusan MK adalah bentuk pembangkangan konstitusi. Maka, kami sangat menolak hal itu,” kata Salman Alfarisi.
Sementara itu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumenep. Mereka meminta anggota dewan yang baru dilantik itu tidak abai dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Kedatangan kami, mau mengingatkan wakil kami yang duduk di kursi legislatif, tolong ingat rakyat. Kami membutuhkan banyak hal, termasuk kesejahteraan rakyat,” kata Korlap aksi Aliansi Rakyat Bergerak,vMoh. Faiq.
Ia juga meminta, agar wakil rakyat tetap berpihak pada rakyat dan memenuhi janji-janji pada saat kampanye. “Jangan hanya bisa melontarkan janji manis, tapi realisasikan janjinya dengan program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan jadikan kami sebagai korban janji manis,” ucapnya.
Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Masdawi menyampaikan, pihaknya siap menjalankan tugas sebagai anggota legislatif sesuai harapan masyarakat. Sebab, ia dipilih rakyat dan tentunya tetap akan berpihak pada rakyat. “Kami dipilih rakyat, tentunya terus akan berpihak pada rakyat,” ucapnya singkat. [wed,hud,sul.wwn]
