Jakarta, Bhirawa
Akademisi Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Firdaus Syam menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi menjadi “matahari baru” dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (2/3), dia menilai Sjafrie memegang posisi strategis dan punya karakter petarung karena berasal dari Indonesia Timur.
“Menhan Sjafrie secara budaya politik memiliki peluang sebagai ‘matahari baru’ dalam Pilpres 2029,” ujar Firdaus, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta Selasa.
Menurut Firdaus, sosok Sjafrie merupakan pejuang dan petarung lantaran orang-orang yang berasal dari Sulawesi pada dasarnya berani, cerdas, dan pejuang.
Hal tersebut, kata dia, seperti misalnya Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, hingga Sjafrie sendiri. Adapun Sjafrie merupakan putra bangsa yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan.
Sementara itu, peneliti politik milenial, Gian Kasogi berpendapat Sjafrie merupakan elite politik yang memiliki posisi strategis, yakni berada di jaringan inti Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI) menunjukkan sejumlah wajah baru masuk dalam bursa bakal calon presiden 2029, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah gubernur, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Peneliti IPI Abdan Sakura mengungkapkan munculnya para wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka, seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi-misi dan program kerja.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/2), ia mencontohkan empat indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie berupa kepemimpinan dan ketokohannya pada angka 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen, serta integritas 10 persen.
“Tokoh-tokoh seperti Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Sjafrie tampil sebagai figur potensial yang memperoleh penilaian kelayakan cukup kuat, meski belum sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan elektoral,” ujar Abdan.
Celah itu, kata dia, yang membuka ruang bagi dinamika politik baru, terutama jika terjadi krisis, perubahan peta koalisi, atau absennya “pemain utama”.
Survei Indonesian Public Institute digelar 30 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden yang merupakan masyarakat berusia 17-65 tahun dan berasal dari 35 provinsi di Indonesia. [ant.kt]
