Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini saat memimpin pertemuan di PT.SIER dan beberapa stakeholder terkait di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/11/2026).
DPR RI Jakarta, Bhirawa. – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menekankan bahwa penguatan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja belum cukup untuk memperlancar arus logistik antara pelabuhan dan kawasan industri. Diperlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum guna membenahi konektivitas di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Anggia dalam Kunspek Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/11/2026).Kunjungan ini bertujuan mengawasi konektivitas logistik, khususnya keterhubungan antara Pelabuhan Tanjung Perak yang dikelola PT Pelindo dengan kawasan industri seperti PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) maupun kawasan industri lainnya dalam mendukung ekosistem logistik nasional.
“Kunjungan spesifik ini terutama untuk melihat gambaran dan pengawasan terhadap konektivitas logistik, terutama antara Pelindo lalu kemudian kawasan industri dan SIER yang di Surabaya” ujar Anggia di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Legislator Dapil Jawa Timur VI ini menilai, kesiapan di sisi pelabuhan, maupun kawasan industri tidak akan berjalan optimal apabila jalur penghubung di antaranya masih menghadapi hambatan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk menyelaraskan langkah tanpa sekat kelembagaan.
“Sebenarnya mereka ini kan harus dibutuhkan sinergi yang kuat, tetapi nggak cukup misalnya contoh barang-barang yang di pelabuhan itu mau ke SIER, mereka sih dua-duanya udah oke tetapi konektivitasnya yang kemudian terhambat” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan konektivitas fisik, jalan, serta pengaturan lalu lintas barang menuntut komunikasi yang lebih luas, termasuk membuka ruang pembahasan lintas komisi di DPR RI, maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja dan kementerian terkait.
“Karena lagi-lagi kalau misalnya pelabuhannya sudah oke, logistiknya, kargonya sudah oke, tetapi di tengah-tengah kalau nggak terisi ya itu sama aja. Kasus-kasus kayak gini menurut saya perlu untuk duduk bareng dan keluarkan itu semua ego” tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.
Ke depan, Komisi VI DPR RI akan mengkaji hasil temuan di lapangan untuk ditindaklanjuti dalam forum RDP guna memberikan penguatan politik dan rekomendasi kebijakan kepada kementerian atau lembaga terkait.
“Bisa jadi nanti kita akan bicara lintas komisi, karena moda konektivitas antara pelabuhan dengan kawasan industri itu kan memerlukan misalnya perhubungan, lalu PU-nya, jalannya, semuanya banyak lah,” tutupnya. [ira.riq.hel].


