Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid
DPR RI Jakarta, Bhirawa.– Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil, menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Pengesahan regulasi tersebut sebagai momentum penting setelah penantian panjang selama 18 tahun.
Namun, Gus Jazil mengingatkan agar pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya tempat ibadah dan fasilitas sosial yang telah digunakan publik.
Ia merujuk Pasal 5 ayat (4) yang mengatur bahwa aset yang telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat tidak boleh diubah fungsinya meskipun dirampas negara.
“Koruptor boleh dimiskinkan, hartanya boleh dirampas. Tetapi masjid, musala, pesantren, sekolah, dan fasilitas sosial yang sudah dimanfaatkan masyarakat tidak boleh ikut dihancurkan atau dialihfungsikan. Negara merampas harta hasil kejahatan, bukan merampas kemaslahatan umat,” kata Gus Jazil di Jakarta. Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, ketentuan tersebut penting agar pemberantasan kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang selama ini telah menikmati manfaat suatu aset. Negara dapat mengambil alih kepemilikan aset, tetapi fungsi sosial dan kemanfaatannya bagi publik harus tetap terjaga.
Gus Jazil juga menjelaskan sejumlah poin penting dalam UU Perampasan Aset. Pertama, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Artinya, pelaku kejahatan tetap dapat diproses secara hukum, sementara aset hasil kejahatannya juga dapat dikembalikan kepada negara maupun korban.
Kedua, UU ini membuka mekanisme perampasan aset melalui putusan pengadilan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), mekanisme tersebut dapat diterapkan, antara lain, ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili, dengan ketentuan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Ketiga, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi sasaran pengaturan perampasan aset, yakni korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
“Ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk memberantas korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi,” ujarnya.
Keempat, pengelolaan aset hasil perampasan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengaturan dalam Pasal 53–60 mencakup penyimpanan, perawatan, penilaian, pemanfaatan, penjualan atau pelelangan hingga pengembalian aset kepada negara dan korban.
Sementara itu, pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 61–67 diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. UU ini juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik serta mewajibkan penggunaan sistem informasi yang transparan dan akuntabel. [ira.hel].


