Oleh:
Dr Hendrizal
adalah Direktur Pulaupanjang HAJeF Project (PHP) Pasaman Barat, Sumbar; Dosen Pascasarjana bidang PPKn Prodi S2 Pendidikan Dasar-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta.
Ada yang lucu dari politik: rakyat diminta memahami efisiensi, sementara negara harus terus menjelaskan mengapa kursi baru diperlukan. Pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mereka diberi tugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Nasihat itu tentu penting. Yang menarik justru psikologi di baliknya: mengapa sebuah pemerintahan yang sedang membawa bendera efisiensi membutuhkan cukup banyak orang untuk menasihati satu orang?
Pertanyaan semacam itu tidak selalu lahir dari kebencian politik. Sering kali ia muncul dari perasaan sederhana bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya nyambung. Rakyat mendengar kata efisiensi seperti mendengar dokter berkata, “Kurangi makan.” Lalu dari pintu sebelah muncul rombongan membawa daftar menu baru. Di republik ini, humor kadang menjadi bentuk paling murah untuk memahami kebijakan yang mahal.
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 menetapkan hak keuangan Ketua dan anggota Wantimpres sebesar Rp76,5 juta per bulan. Dengan 26 orang, nilai hak keuangan itu sekitar Rp1,989 miliar per bulan atau Rp23,868 miliar setahun, belum termasuk fasilitas lain yang disetarakan dengan fasilitas menteri. Angka itu bukanlah ukuran tunggal untuk menyimpulkan apakah sebuah lembaga layak atau tidak. Namun secara psikologis, angka memiliki kemampuan aneh: ia dapat membuat abstraksi negara mendadak terasa sangat dekat dengan dompet warga.
Di sinilah psikologi politik menjadi menarik. Warga tidak menilai pemerintah hanya melalui neraca fiskal, tapi juga melalui persepsi tentang niat, kepantasan, keadilan, dan konsistensi. Daniel Devine, Viktor Valgarðsson, Will Jennings, Gerry Stoker, dan Hannah Bunting (2025) menemukan dalam eksperimen lintas 5 negara bahwa persepsi benevolence (keyakinan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan warga) menjadi faktor paling kuat dalam penilaian kepercayaan terhadap pemerintah, sementara kompetensi dan integritas juga berpengaruh.
Artinya, masalah sebuah kebijakan bukan hanya berapa rupiah yang dibelanjakan. Yang juga penting adalah pesan psikologis yang ditangkap warga. Ketika pemerintah mengatakan efisiensi, rakyat akan mencari bukti bahwa pemerintah sendiri bersedia tunduk pada prinsip yang sama. Kalau bukti itu terasa tidak konsisten, yang muncul bukan sekadar kritik anggaran, melainkan semacam keganjilan batin: katanya berhemat, kok kursinya bertambah?
Psikologi menyebut pengalaman semacam ini dapat dibaca melalui ketegangan antara keyakinan dan kenyataan. Warga bisa saja memahami bahwa Presiden membutuhkan penasihat. Tapi pada saat bersamaan mereka melihat negara sedang berbicara keras tentang penghematan. Dua informasi itu kemudian bertemu di kepala publik seperti dua kereta yang lupa membaca jadwal. Yang lahir adalah kebingungan, kecurigaan, atau sekadar senyum miring.
Lebih jauh, Afonso, Jalles, dan Venâncio (2024), melalui penelitian terhadap 36 negara OECD, menemukan hubungan positif antara efisiensi belanja pemerintah dan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah. Mereka menunjukkan bahwa pengelolaan belanja publik yang lebih efisien berkaitan dengan kepercayaan yang lebih tinggi. Jadi efisiensi bukan hanya soal akuntansi. Ia juga mempunyai dimensi psikologis: warga ingin merasa bahwa uang yang mereka serahkan kepada negara diperlakukan dengan masuk akal.
Karena itu, perdebatan tentang 26 Wantimpres sesungguhnya tidak berhenti pada gaji. Ada persoalan yang lebih dalam: bagaimana negara mengelola persepsi keadilan. Hak keuangan Rp76,5 juta per bulan mungkin dapat dibenarkan berdasarkan tanggung jawab dan ketentuan hukum. Tapi persepsi publik tidak selalu bekerja seperti buku peraturan. Warga membandingkan angka itu dengan penghasilan mereka sendiri, dengan harga kebutuhan sehari-hari, dengan kualitas pelayanan publik, dan dengan pengalaman ketika diminta ikut berhemat.
Di situlah negara sering menghadapi paradoks psikologis. Makin sering pemerintah berbicara tentang efisiensi, makin tinggi pula standar yang digunakan masyarakat untuk menguji setiap pengeluaran. Efisiensi berubah dari kebijakan menjadi semacam kontrak psikologis. Pemerintah meminta kepercayaan; warga menjawab dengan meminta konsistensi.
Maka 26 orang itu sebenarnya membawa pekerjaan ganda. Mereka bukan hanya harus memberi nasihat kepada Presiden, tapi secara tidak langsung juga ikut menghadapi pertanyaan publik tentang manfaat lembaganya. Tentu isi nasihat Presiden tidak harus diumumkan karena ada alasan kerahasiaan. Namun biaya, struktur, agenda, keluaran kelembagaan, dan ukuran keberhasilan tetap dapat dijelaskan secara terbuka agar publik tidak dipaksa menebak-nebak.
Sebab dalam psikologi politik, ruang kosong informasi jarang benar-benar kosong. Ia segera diisi persepsi. Bila pemerintah tidak menjelaskan manfaat sebuah kebijakan, masyarakat akan membuat penjelasannya sendiri. Kadang penjelasan itu masuk akal. Kadang berlebihan. Kadang lucu. Dan di negeri dengan tradisi humor yang panjang, satu angka Rp76,5 juta bisa berubah menjadi bahan percakapan warung kopi lebih cepat daripada laporan tahunan lembaga.
Di sinilah satire menemukan pekerjaannya. Ia bukan palu untuk menghukum pemerintah. Ia lebih mirip cermin yang sengaja dibuat agak bengkok agar wajah kekuasaan terlihat dari sudut yang jarang diperiksa. Cermin itu bertanya: kalau rakyat diminta percaya pada efisiensi, apakah pemerintah juga bersedia membuat efisiensi itu terlihat, terasa, dan dapat dihitung?
Negara tidak perlu alergi terhadap pertanyaan tersebut. Justru pemerintahan yang percaya pada dirinya sendiri semestinya tidak takut memperlihatkan perhitungannya. Sebab rakyat bukan hanya pembayar pajak. Mereka adalah pemilik sah dari pertanyaan tentang bagaimana uang itu digunakan.
Dan mungkin inilah nasihat yang paling murah bagi sebuah pemerintahan yang mempunyai 26 penasihat: jangan hanya menasihati Presiden agar mendengar rakyat. Pastikan rakyat juga dapat melihat bahwa negara mendengar ketika mereka bertanya tentang harga sebuah kursi.
————- *** —————-
