Kabupaten Malang, Bhirawa — DPRD Kabupaten Malang mencatat bahwa proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait berbagai polemik di daerah masih terus berjalan. Dua isu utama yang menjadi sorotan saat ini, yaitu polemik akses gerbang (gate) Bendungan Lahor, Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, serta belum jelasnya kepastian penempatan kios Pasar Buah Karangploso bagi para pedagang yang sudah memegang Surat Hak Penempatan (SHP).
Ketua DPRD Kabupaten Malang, H. Darmadi, Rabu (2/9/2026), menyampaikan bahwa proses penanganan kedua persoalan tersebut tengah berjalan sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“Polemik akses gate Bendungan Lahor sudah berproses, nantinya akan ada rekomendasi yang harus kami jalankan. Sementara terkait Pasar Buah Karangploso, penanganannya juga telah mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, penjadwalan lanjutan akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus). “Hasilnya belum ada, karena kita perlu pertemuan dengan Banmus terlebih dahulu untuk membahas kedua polemik tersebut,” tegasnya.
Darmadi juga menanggapi aksi protes emosional warga bernama Hadi Wiyono atau Pak Dur, yang pada Senin (31/8/2026) menggedor pintu ruang rapat paripurna yang sedang berlangsung. Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kinerja lembaga legislatif.
Darmadi memaklumi kekecewaan yang dirasakan warga, namun mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan aspirasi. “Wajar jika masyarakat meluapkan kekecewaan, namun etika harus tetap dikedepankan. Kami sudah berupaya menyelesaikan setiap masalah, salah satunya terkait gate Bendungan Lahor. Namun perlu diingat, peran DPRD bukan eksekutor atau pengambil keputusan langsung dalam setiap persoalan,” pungkasnya. [cyn.kt]