Pemkab Pasuruan, Bhirawa
Pemkab Pasuruan mulai memetakan mitigasi bencana kekeringan guna mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi akan segera tiba.
Fokus utama diarahkan pada 13 desa di tiga kecamatan yang selama ini menjadi wilayah paling rentan terhadap krisis air bersih.
Selain penanganan darurat, pemerintah daerah kini mulai menggeser paradigma menuju solusi infrastruktur permanen untuk memutus ketergantungan warga pada bantuan air tangki.
Langkah antisipatif tersebut ditegaskan oleh Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo saat mengumpulkan jajaran camat, kepala desa, hingga kepala dusun dari Kecamatan Lumbang, Winonganan Pasrepan di Kabupaten Pasuruan, beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan kesiapan aparatur di tingkat akar rumput sebelum krisis benar-benar melanda.
Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut menekankan akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terabaikan.
“Seluruh warga, khususnya di tiga kecamatan terdampak, jangan sampai mengalami kesulitan air bersih. Meski saat ini belum memasuki puncak kemarau, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini,” ujar Mas Rusdi, Selasa (7/4).
Tentu saja, persoalan kekeringan di lereng pegunungan dan wilayah tadah hujan di Kabupaten Pasuruan memang menjadi tantangan menahun.
Selama ini, pola penanganan cenderung bersifat reaktif melalui pendistribusian air bersih menggunakan truk tangki (dropping). Namun, Mas Rusdi menyatakan bahwa pola tersebut harus mulai diimbangi dengan strategi jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyusun skema ganda. Strategi jangka pendek tetap mengandalkan bantuan logistik air bersih untuk kebutuhan mendesak. Namun, secara paralel, pemerintah mulai melakukan identifikasi sumber air baru yang memungkinkan untuk ditarik menuju permukiman warga.
“Kalau jangka pendek sudah pasti dropping air bersih. Tapi, untuk jangka panjang, kami fokus pada pencarian sumber-sumber air terdekat. Masalahnya diurai, lalu dibangun tandon besar yang bersifat permanen agar dapat berfungsi secara optimal saat kekeringan tiba,” papar Mas Rusdi.
Pembangunan tandon permanen ini diharapkan menjadi tabungan air bagi warga, sehingga masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jadwal kedatangan truk bantuan yang secara logistik memiliki keterbatasan jangkauan.
Di sisi lain, tantangan geografis di wilayah seperti Lumbang dan Pasrepan yang berada di dataran tinggi menuntut kerja sama kolektif. Mas Rusdi mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja secara sporadis tanpa dukungan masyarakat dan perangkat desa.
“Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri. Butuh sinergitas dan kolaborasi semua pihak. Penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama,” kata Mas Rusdi.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, sebaran wilayah rawan kekeringan tahun ini mencakup 13 desa.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Hariyadi menambahkan wilayah paling rawan berada di Kecamatan Pasrepan dengan 6 desa, disusul Kecamatan Lumbang dengan 5 desa, dan Kecamatan Winongan dengan 1 desa.
Dampak kekeringan di belasan desa ini diprediksi menyentuh kehidupan lebih dari 17.000 jiwa atau sekitar 6.000 keluarga.
Angka ini mencerminkan besarnya skala intervensi yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Koordinasi lintas sektoral menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Kami memantau fluktuasi debit air di desa-desa tersebut. Data penduduk dan letak geografis menjadi dasar kami dalam menentukan titik distribusi,” tutur Sugeng Hariyadi. [hil.dre]
