Pemprov Jatim, Bhirawa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas yang dihadiri Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Awalnya fokus pada karhutla, namun Ibu Gubernur dan Pak Wagub memberi perhatian khusus karena Jawa Timur merupakan lumbung pangan, terutama padi. Jangan sampai El Nino ini tidak terantisipasi,” ujarnya.
Menurutnya, rakor teknis ini bertujuan memperkuat manajemen risiko dan mitigasi bencana sejak dini. Dukungan dari BNPB, termasuk penguatan pendanaan, juga menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan tahun ini.
“Kalau dari sisi hilir diperkuat, maka di hulu juga harus kita siapkan. Harapannya tidak terjadi seperti 2019 atau 2023. Tahun 2019 ada sekitar 3.000 kejadian, 2023 bahkan mencapai 5.000. Mudah-mudahan tahun ini bisa ditekan,” jelasnya.
Berdasarkan data BMKG, seluruh wilayah Jawa Timur memiliki potensi terdampak kekeringan. Namun demikian, BPBD menekankan bahwa langkah utama yang dilakukan adalah antisipasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Semua wilayah berpotensi. Prinsip kami adalah memperkuat antisipasi dan kolaborasi, terutama dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat,” tambahnya.
“Semua wilayah berpotensi, sehingga kami fokus pada kesiapan dan kolaborasi, terutama dalam penyediaan air dan penanganan dampak kekeringan,” tambah Gatot.
Secara spesifik, sejumlah wilayah yang kerap mengalami kekeringan antara lain Bojonegoro, Lamongan, Pacitan, dan Trenggalek. Sementara itu, wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak umumnya berada di Pulau Madura.
BPBD juga menyiapkan langkah konkret untuk menjaga ketersediaan air bersih, termasuk kemungkinan penambahan sumur bor di daerah rawan.
“Jika dibutuhkan, kami siap melakukan pengeboran untuk menambah sumber air bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, BMKG berperan dalam menyediakan data dan analisis iklim sebagai dasar penentuan kebijakan, termasuk potensi El Nino yang memicu kondisi kering.
Dengan sinergi lintas sektor ini, Pemprov Jatim berharap dampak kekeringan dan karhutla pada musim kemarau 2026 dapat diminimalkan, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di wilayah tersebut. (fir.hel)
