Sumenep, Bhirawa
Infrastruktur jalan menjadi permasalahan utama yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses DPRD Kabupaten Sumenep masa sidang II tahun 2026. Hampir semua fraksi mencatat, selain kerusakan jalan, buruknya sistem drainase dan minimnya penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi aspirasi dominan dari warga, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Juru bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar, menyatakan bahwa kondisi infrastruktur di Sumenep membutuhkan perhatian serius dan penanganan segera. Kerusakan jalan telah menghambat aktivitas masyarakat secara langsung.
“Banyak jalan poros kabupaten rusak parah dan tidak layak dilintasi, yang berdampak pada akses transportasi, aktivitas ekonomi, serta keselamatan pengguna jalan,” ujarnya pada Selasa (31/03).
Ia mencontohkan beberapa ruas jalan seperti Batang-Batang Daya (Kolpo), Pasongsongan, dan Pragaan yang bahkan diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat karena belum mendapatkan perhatian pemerintah.
Selain itu, buruknya drainase juga memperparah kerusakan jalan, seperti di Jalan Trunojoyo (Desa Gedungan, Kecamatan Batuan) yang sering tergenang saat musim hujan.
“Minimnya PJU juga meningkatkan risiko kecelakaan dan membuat masyarakat merasa tidak aman pada malam hari,” tambahnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath, menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat khususnya infrastruktur masih menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Selain jalan dan drainase, jembatan serta sarana air bersih juga sering menjadi keluhan,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul menambahkan bahwa kerusakan infrastruktur tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga aktivitas ekonomi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Masyarakat juga menginginkan peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata, serta dukungan bagi UMKM dan sektor pertanian.
Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi, menyebutkan perlunya percepatan rehabilitasi jalan dan pembangunan drainase terintegrasi di kawasan pemukiman.
“Masyarakat juga mengusulkan pengadaan PJU di titik rawan kecelakaan, serta peningkatan akses air bersih dan pengelolaan sampah,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi PKB, Rasyidi, yang menyoroti kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
“Masih banyak jalan poros desa yang rusak parah, terutama di wilayah kepulauan yang infrastrukturnya relatif lebih rendah,” katanya.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Samsiyadi menekankan pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur di kepulauan, termasuk perbaikan pelabuhan, transportasi laut, dan pembangunan listrik.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui Hailur Anam menyatakan bahwa kerusakan jalan di wilayah kepulauan seperti Kangean sudah sangat memprihatinkan. “Masyarakat hanya menginginkan jalan yang mulus,” jelasnya.
Fraksi Gerindra-PKS melalui Agus Harianto menambahkan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, mengingat kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan.
Secara umum, seluruh fraksi sepakat bahwa hasil reses ini harus menjadi dasar penentuan prioritas kebijakan dan penganggaran daerah. DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Hasil reses ini perlu segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. [sul.kt]
