Kota Malang, Bhirawa
Upaya memperkuat jembatan komunikasi dengan konstituen terus dilakukan oleh jajaran legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui tajuk santai “Jagongan Bareng”, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, bersama Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, turun langsung menyerap aspirasi warga di wilayah Dapil Klojen, Minggu (8/3) kemarin.
Bertempat di sebuah kafe kawasan Pasar Bareng, Kecamatan Klojen, kegiatan reses ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dengan struktur PAC dan Ranting PKB se-Klojen, namun juga menjadi ruang diskusi kritis mengenai kebijakan publik yang tengah hangat di masyarakat.
Anggota DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menegaskan, masa reses merupakan momentum krusial bagi anggota legislatif untuk melakukan validasi lapangan. Menurutnya, suara dari akar rumput adalah kompas utama dalam mengawal kebijakan di tingkat provinsi maupun kota.
“Reses adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung berbagai persoalan riil di masyarakat. Ini juga ajang memperkuat sinergi antara kader dan warga,” ujar Hikmah di sela-sela dialog yang berlangsung gayeng tersebut.
Salah satu isu krusial yang mencuat adalah penghentian kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menanggapi keresahan warga, Hikmah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari penyesuaian anggaran di tingkat nasional. Namun, ia memberikan angin segar bagi warga Malang.
“Masyarakat tidak perlu panik. Khususnya di daerah yang sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) seperti Malang, warga yang terdampak masih bisa melakukan pendaftaran ulang untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya,” imbuhnya.
Tak hanya soal kesehatan, sorotan juga tertuju pada program “RT Berkelas” di Kota Malang. Warga mengeluhkan mekanisme pengadaan barang yang dinilai kaku dan tidak menyesuaikan fluktuasi harga pasar.
Menanggapi hal itu, Hikmah memastikan Fraksi PKB akan mengawal ketat agar program tersebut tidak hanya menjadi serapan anggaran, tetapi benar-benar fungsional bagi warga.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menekankan pentingnya kolaborasi linier antara wakil rakyat di tingkat kota dan provinsi. Ia menilai, banyak persoalan di tingkat kota yang penyelesaiannya membutuhkan intervensi atau kebijakan dari pemerintah provinsi.
“Kami ingin aspirasi ini diperjuangkan secara bersama-sama. Komunikasi yang intens antara legislator dan struktur partai akan mempercepat solusi atas permasalahan pembangunan di daerah,” tegas Arif.
Melalui forum “Jagongan Bareng” ini, diharapkan muncul kebijakan yang lebih pro-rakyat. Aspirasi yang terhimpun nantinya akan dibawa ke dalam sidang paripurna di masing-masing tingkatan dewan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan mendatang. [mut.dre]
