Oleh :
Mukari, S.S., M.Si
Akademisi Undar Jombang
Panggung politik Indonesia kembali ramai oleh lahirnya partai baru. Gerakan Rakyat yang sebelumnya berbentuk organisasi kemasyarakatan, mendeklarasikan diri menjadi partai politik dalam rangkaian Rakernas 17-18 Januari 2026.
Dalam proses transformasi itu sekaligus keputusan internal yang menetapkan Sahrin Hamid sebagai ketua umum. Tak lama setelah deklarasi, target formalnya juga disampaikan: partai ini menargetkan terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Februari 2026, sesuai persyaratan administratif yang berlaku.
Target tersebut sebagai langkah awal memasuki arena electoral. Namun publik biasanya tidak hanya bertanya, “kapan terdaftar?” Pertanyaan yang lebih menentukan justru: apakah partai baru ini akan menjadi institusi yang bekerja, atau sekadar panggung yang meriah di awal lalu redup di tengah jalan?
“Rakyat” yang paling laku, tapi paling mudah kosong. Di republik ini, hampir semua partai berlomba mengklaim pro-rakyat. “Rakyat” jadi kata yang paling aman dan paling menguntungkan: sulit ditolak, mudah dijual.
Karena itu, kemunculan PGR dengan diksi “rakyat” otomatis memicu dua reaksi sekaligus: harapan (karena publik ingin alternatif) dan skeptisisme (karena banyak partai baru sebelumnya berakhir sebagai kendaraan elite, rapuh secara internal, dan miskin mekanisme kerja).
Di fase awal seperti sekarang, ukuran keberhasilan PGR bukan pada seberapa cepat ia viral, melainkan seberapa cepat ia melembaga, punya aturan main, mekanisme keputusan, kaderisasi, dan kanal aspirasi yang nyata. Singkatnya: bukan cuma “berdiri”, tapi bekerja.
Setiap partai bisa berkata “kami bersama rakyat”.
Yang membedakan adalah: apakah rakyat punya jalur mempengaruhi keputusan partai? Indikatornya sederhana dan bisa ditagih:1). Definisi yang jelas: “Rakyat” yang dimaksud siapa dan isu apa yang menjadi prioritas? 2). Kanal aspirasi yang nyata: ada forum rutin, mekanisme usulan dari bawah, pengaduan, atau saluran resmi yang ditindaklanjuti.3). Program yang bisa diuji: bukan janji umum, tetapi agenda yang punya target, langkah, dan konsistensi.
Tanpa tiga hal itu, “rakyat” hanya menjadi narasi legitimasi, cantik di pidato, tipis di organisasi.
Banyak partai baru lahir dengan “bertaruh” pada tokoh kuat. Strategi ini memberi insentif jangka pendek: akses sorotan media, percepatan konsolidasi, dan magnet dukungan. Partai-partai baru kerap mengandalkan figur berpengaruh sebagai strategi bertahan.
Di kasus PGR, sejumlah pemberitaan juga menautkan deklarasi dengan dukungan politik tertentu. Masalahnya, personalisasi figur itu seperti turbo: bisa mempercepat, tapi juga bisa merusak mesin bila tak ada rem. Tes kelembagaannya bisa dilihat dari hal-hal “teknis” yang sering luput: 1. Apakah keputusan strategis ditentukan lewat SOP dan forum resmi, atau oleh “lingkar inti” yang tidak jelas batasnya? 2.Apakah ada pembagian peran yang tegas (ketua, sekretariat, program, kaderisasi, wilayah)? 3. Apakah ada mekanisme koreksi, evaluasi, audit internal, dan kanal kritik yang aman? 4. Apakah kaderisasi berjalan, atau partai hanya mengandalkan mobilisasi cepat? Jika figur menjadi satu-satunya sumber legitimasi, partai akan rapuh ketika figur goyah. Sebaliknya, bila figur “ditopang” oleh mekanisme, partai punya peluang menjadi institusi yang tahan uji.
Publik sering terpukau oleh hal yang meriah: deklarasi, logo, jargon, panggung, dan konten digital. Padahal institusi dibangun oleh hal yang membosankan: rapat rutin, notulen, SOP, kaderisasi, disiplin, dan konsistensi struktur wilayah. Dalam 6-12 bulan pertama, partai baru yang serius biasanya menunjukkan tanda-tanda berikut:1. Struktur aktif, bukan sekadar daftar nama. 2. SOP pengambilan keputusan yang jelas (siapa memutus, bagaimana memutus, bagaimana koreksi). 3. Kaderisasi berjenjang (kurikulum, jenjang, evaluasi). 4. Manajemen konflik berbasis prosedur, bukan loyalitas personal. 5. Koordinasi pusat, wilayah yang rapi dan terdokumentasi.
Tes ini makin relevan karena awal 2026 juga ditandai kemunculan partai baru lain sebagai pembanding konteks. Partai Gema Bangsa ikut disebut dalam liputan tentang “gelombang partai baru”, menegaskan bahwa fenomena ini bukan peristiwa tunggal, melainkan dinamika sistemik.
Agar debat tidak berhenti pada simbol, publik bisa menagih hal yang konkret dan aman, bukan soal “siapa orangnya”, melainkan “bagaimana sistemnya”:1. Publikasi dokumen dasar (AD/ART, struktur, garis besar SOP keputusan & kaderisasi). 2.Transparansi rekrutmen dan kaderisasi (syarat, proses, evaluasi).3. Peta isu prioritas 12 bulan (3-5 isu, indikator program). 4. Kanal aspirasi resmi (jadwal forum, mekanisme tindak lanjut).5. Jejak keputusan yang minimal bisa diakses (ringkasan keputusan strategis tanpa membuka data sensitif)
Jika ini tersedia dan berjalan, PGR sedang membangun institusi. Jika tidak, publik wajar curiga bahwa kata “rakyat” hanya dipakai sebagai stiker legitimasi yang habis masa pakainya setelah tujuan politik tertentu tercapai.
Partai baru bisa menjadi kanal representasi baru, tapi juga bisa menjadi pengulangan pola lama dengan kemasan segar. Karena itu, cara paling sehat menyikapi PGR bukan dengan memuja atau membenci, melainkan dengan satu kebiasaan demokratis: menilai indikator, bukan slogan.
—————- *** ——————