DPRD Surabaya, Bhirawa
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan Surabaya memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional di Bogor.
Arif Fathoni dalam keterangannya di Surabaya, Selasa, mengatakan Presiden Prabowo dalam taklimatnya menyoroti kondisi geopolitik global yang tengah bergerak menuju perang pengaruh antara dua kekuatan besar dunia, situasi yang berpotensi meningkat menjadi konflik terbuka sewaktu-waktu.
Dalam konteks itu, kata dia, Presiden Prabowo mendorong seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan nasional serta membangun kemandirian di sektor-sektor strategis dan persatuan semua anak bangsa dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu.
“Salah satu fondasi utama yang ditekankan Presiden adalah ketahanan pangan. Indonesia harus membangun kekuatan sendiri, sesuai prinsip politik luar negeri nonblok,” ujar legislator yang akrab disapa Mas Toni ini.
Menurutnya, arahan tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh pemerintah daerah. Ia mengatakan Surabaya memiliki modal wilayah dan infrastruktur untuk mengambil peran penting, khususnya melalui optimalisasi kawasan timur Surabaya.
Arif Fathoni menambahkan kawasan timur Surabaya bukan hanya berfungsi sebagai wilayah pengembangan, tetapi juga harus dijaga sebagai paru-paru kota.
Di kawasan ini, sebagian besar warga berprofesi sebagai petani tambak yang selama ini menghadapi persoalan klasik, mulai dari kualitas air yang tercemar limbah rumah tangga hingga buruknya akses distribusi.
“Petani tambak itu mengeluhkan kualitas air dari hulu sungai yang tercemar. Maka ini tidak bisa ditangani parsial, harus dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tambak-tambak di kawasan timur Surabaya memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan protein.
Menurut Fathoni, Surabaya memang tidak mungkin berkontribusi pada produksi beras, namun dapat mengambil peran penting dalam penyediaan protein hewani seperti udang dan bandeng.
“Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden pasti menyerap kebutuhan protein yang sangat besar. Nah, Surabaya bisa berkontribusi di situ, lewat pemanfaatan kawasan timur sebagai sentra perikanan,” katanya.
Namun demikian, Fathoni menilai kontribusi tersebut tidak akan optimal tanpa kehadiran pemerintah. Ia menyoroti sulitnya akses jalan menuju tambak serta ketiadaan fasilitas penunjang pascapanen, yang membuat petani tambak kerap dipermainkan tengkulak.
“Pemerintah harus hadir. Akses jalan ke tambak harus dibangun, dan yang tidak kalah penting adalah penyediaan cold storage. Saat panen, petani tidak lagi bingung menyimpan hasilnya dan tidak dipaksa menjual murah,” katanya.
Selain sektor pangan, Fathoni juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Yayasan Kas Pembangunan (YKP), yang akan bertransformasi menjadi BUMD.
Fathoni menegaskan bahwa BUMD tidak boleh semata-mata diposisikan sebagai agen ekonomi penghasil dividen, melainkan agen pembangunan.
“BUMD itu agen pembangunan. Artinya harus ada subsidi silang. Membangun rumah untuk masyarakat menengah ke atas, keuntungannya digunakan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar tetap bisa menjangkau hunian,” ujarnya.n [ant.dre]