Pemkab Sumenep, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Sumenep akan menyusun kerangka teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang direncanakan berlangsung bertahap dalam dua periode hingga tahun 2029 setelah menerima peraturan pemerintah (PP) yang baru.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, mengatakan seluruh desa di wilayah Kota Keris ini akan terlibat dalam agenda demokrasi tingkat desa.
“Total desa di Sumenep ada 330. Dari jumlah itu, sebanyak 246 desa direncanakan melaksanakan Pilkades pada 2027, sedangkan 84 desa lainnya dijadwalkan pada 2029,” kata Agus Dwi Saputra, Senin (02/02).
Ia menjelaskan, jadwal pastinya pelaksanaan Pilkades 2027 masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang akan mengatur teknis Pilkades serentak secara nasional. “PP masih dalam proses penyelesaian di tingkat pusat. Setelah aturan itu resmi terbit, kami akan segera menyiapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan di Sumenep,” jelasnya.
Menurutnya, kepastian regulasi dari pemerintah pusat menjadi dasar penting agar tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan. DPMD berencana membentuk tim khusus setelah seluruh payung hukum diterbitkan.
Tim tersebut nantinya bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan kepada bakal calon kepala desa, serta memastikan kesiapan teknis penyelenggaraan di lapangan.
Selain aspek regulasi, DPMD juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi sosial masyarakat menjelang Pilkades. Ia mengimbau warga desa untuk menjaga ketertiban dan kerukunan.
“Kami mengimbau masyarakat menjaga persatuan sejak sekarang, sehingga Pilkades dapat berlangsung tertib, aman, dan damai,” harapnya.
Pelaksanaan Pilkades serentak dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan desa yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat selama enam tahun masa jabatan. Di sisi lain, kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan menjadi perhatian tersendiri dalam persiapan teknis, khususnya distribusi logistik pemungutan suara.
Pihaknya mengaku telah melakukan pemetaan awal untuk memastikan kebutuhan logistik dapat menjangkau desa-desa kepulauan.
“Kami sudah memetakan kebutuhan distribusi agar logistik Pilkades bisa menjangkau wilayah kepulauan, sehingga hak pilih masyarakat tetap terjamin,” tukasnya. [sul.dre]