oleh:
Bagus Adi
Mahasiswa HKI – FAI UMM, Alumni Ponpes Al-Munawwariyyah Malang.
Usia 1 (satu) abad bukanlah sekadar hitungan angka bagi organisasi Islam sebesar Nahdlatul Ulama (NU). Pada 31 Januari 2026, NU genap berusia 100 tahun dalam hitungan kalender Masehi. Sebuah perjalanan panjang organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sejak kelahirannya pada 1926 telah menautkan diri pada misi keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tema harlah satu abad NU, “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Mulia”, bukanlah sekadar narasi dan untaian kata, melainkan refleksi kritis yang patut direnungkan.
Sejak awal berdiri, NU konsisten memosisikan diri sebagai organisasi Islam yang membumi dan moderat.DakwahIslam yang kerap dibawakan NU benar-benar mudah diterima masyarakat. Hal ini lantaran NU sangat tradisional, luwes, sejuk dan menghargai kearifan lokal. Kendati pun tetap terbuka terhadap dialog dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, seringkali mendefinisikan NU sebagai “benteng yang menjaga agar Islam di Indonesia tidak tercerabut dari akar budayanya.” Di titik inilah NU memainkan peran strategis dalam merawat nilai-nilai humanisme universal, moderasi beragama, toleransi, dan keadilan sosial. Tak heran jika sampai saat ini NU masih tetap eksis, di tengah pergolakan dan perubahan zaman.
Komitmen tersebut tidak berhenti pada tataran wacana. Selama satu abad, NU berada di garis depan dalam menjawab problem keummatan dan kemanusiaan. Prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan i’tidal (adil) diterjemahkan secara konkret melalui berbagai gerakan sosial dan filantropi. Kehadiran NU Care-LAZISNU dari tingkat ranting hingga pusat menjadi bukti nyata bahwa NU tidak hanya berbicara tentang moralitas, tetapi juga kerja-kerja kemanusiaan yang langsung menyentuh masyarakat.
Bahkan dalam berbagai bencana di tanah air, termasuk banjir Sumatera belakangan ini, relawan-relawan Nahdlatul Ulama (NU) sangat sigap untuk memberikan pertolongan. Tak hanya itu NU juga kerap menggalang donasi dalam berbagai macam situasi bencana. Termasuk juga menyalurkan bantuan logistik, sembako, dan mendirikan posko pengungsian. Bantuan bernilai miliaran rupiah digalang secara nasional dan internasional, termasuk pendampingan psikososial.
Dalam perspektif kebangsaan, kontribusi NU sudah tidak terbantahkan. Bahkan sejarah mencatat, NU selalu berada di garis depan dan memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan Indonesia. Di bidang pendidikan, NU menjadi salah satu penopang utama pembangunan sumber daya manusia melalui ribuan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan formal yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Pendidikan ala NU tidak hanya mencetak individu cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial.
Namun, perjalanan satu abad NU tentu bukan tanpa problem dan persoalan. Tantangan ke depan justru semakin kompleks, terutama di tengah arus politik praktis yang kerap menyeret organisasi ini ke dalam pusaran kepentingan elite. Ketegangan internal di tubuh PBNU pada penghujung 2025, yang sempat menyita perhatian publik, menjadi pelajaran penting. Perbedaan kepentingan politik dan proyek kekuasaan berpotensi mengaburkan fokus utama NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial.
Ironisnya, dinamika elite tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas di tingkat akar rumput. Ulama, pengurus, dan warga NU di basis justru terus bergelut dengan persoalan umat: pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan kemanusiaan. Karena itu, menjadi sangat disayangkan apabila NU terjebak dalam kepentingan politik sesaat yang justru menjauhkan organisasi dari khittahnya.
Bahaya terbesar yang mengintai NU di usia satu abad ini bukanlah perbedaan pandangan internal, melainkan kecenderungan sebagian elite untuk menjadikan NU sebagai instrumen kepentingan politik jangka pendek. Ketika organisasi keagamaan sebesar NU direduksi menjadi kendaraan legitimasi kekuasaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya marwah organisasi, tetapi juga kepercayaan umat. NU berisiko kehilangan posisi moralnya sebagai penyangga nilai, dan bergeser menjadi sekadar alat tawar-menawar politik elite.
Instrumentalisasi politik semacam ini pada akhirnya menciptakan jarak antara struktur elite dan basis jamaah. Di tingkat akar rumput, warga NU berjuang mengurus pendidikan, ekonomi umat, dan kerja-kerja kemanusiaan. Namun di tingkat atas, NU justru diseret ke pusaran konflik kepentingan yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan umat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat melemahkan kohesi internal dan mereduksi NU dari gerakan sosial-keagamaan menjadi simbol kekuasaan yang kehilangan substansi perjuangannya.
Lebih jauh, keterlibatan politik yang tidak terkelola secara etis berpotensi merusak khittah NU sebagai organisasi yang menjaga jarak kritis dengan kekuasaan. NU memang tidak anti-politik, tetapi sejak awal politik NU diletakkan dalam kerangka kemaslahatan, bukan dominasi. Ketika kepentingan elite mengalahkan kepentingan umat, maka NU tidak lagi berfungsi sebagai jangkar moral bangsa, melainkan terseret arus pragmatisme yang justru menggerus peradaban yang ingin dibangunnya.
Refleksi satu abad NU seharusnya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali orientasi awal organisasi ini didirikan. Nilai-nilai yang telah diwariskan para ulama’ perlu untuk dibaca dan dimanifestasikan dalam gerakan nyata di masyarakat. Dewasa ini, banyak yang menaruh harapan besar agar NU tetap berada dalam khittah-nya. Yang tetap konsisten menjadi kompas moral bangsa, bukan sekadar aktor politik.
Dengan kembali menempatkan khittah sebagai kompas utama, NU tidak hanya merawat warisan sejarahnya, tetapi juga memastikan relevansinya bagi masa depan Indonesia. Di usia satu abad, tantangan NU bukan lagi soal eksistensi, melainkan konsistensi: apakah NU mampu konsistenmerawat peradaban, atau justru terjebak dalam pusaran pragmatisme yang menjauhkan organisasi dari cita-cita luhur.
————– *** ——————