Bondowoso, Bhirawa
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik S. Deyang, dalam kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Satuan Pelayanan BGN yang digelar di Hotel Ijen View, Bondowoso, Senin (26/1).
Kegiatan pembinaan dan evaluasi ini dihadiri jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, unsur Forkopimda, serta mitra strategis terkait.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan tata kelola dan operasional Program MBG berjalan optimal, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, menekankan dua poin krusial yang wajib menjadi perhatian seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pertama, setiap unit diwajibkan menjaga standar dapur sehat dan memastikan seluruh fasilitas yang disediakan negara digunakan sepenuhnya dan murni untuk kepentingan Program MBG,”ungkapnya.
Kedua, ia memberikan peringatan tegas terkait pentingnya akurasi pelaporan di lapangan, serta melarang keras praktik manipulasi data yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan administratif dan kondisi riil pelaksanaan program.
“Pembinaan ini bertujuan membekali para Kepala Satuan Pelayanan, yayasan, dan mitra pelaksana dengan pemahaman komprehensif terkait mekanisme, regulasi, prosedur, serta rencana kerja Program MBG,”terangnya.
Berdasarkan data terkini, percepatan operasional masih dibutuhkan di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Bondowoso tercatat terdapat 95 unit SPPG, dengan 62 unit telah terisi personel dan 43 unit telah beroperasi. Sementara di Kabupaten Situbondo terdapat 82 unit SPPG, dengan 30 unit terisi personel dan 23 unit telah aktif beroperasi.
Evaluasi ini, diharapkan berbagai kendala teknis di lapangan dapat teridentifikasi sekaligus memperkuat sistem pemantauan lintas sektor, sehingga seluruh unit SPPG dapat segera mencapai kapasitas operasional penuh.
Sementara itu, Bupati Abdul Hamid Wahid menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan koordinasi, evaluasi, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi masyarakat.
Bupati Hamid menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Program ini bertujuan menurunkan angka stunting, mengatasi permasalahan gizi kurang, memperluas akses pangan sehat, serta meningkatkan kualitas tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Karena itu, pelaksanaannya harus tepat sasaran, aman, higienis, dan sesuai dengan standar gizi,” tegasnya.
Menurutnya, bagi daerah seperti Kabupaten Bondowoso, MBG merupakan ikhtiar bersama untuk memutus persoalan gizi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Oleh karena itu, pemantauan dan pengawasan SPPG oleh Badan Gizi Nasional menjadi kunci untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.
Ia juga menyoroti tantangan pemenuhan gizi yang masih dihadapi Bondowoso. Namun demikian, daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pangan lokal yang dapat menjadi penopang utama rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Pemkab Bondowoso juga menyambut baik sosialisasi petunjuk teknis dan bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa Program Makan Bergizi Gratis dijalankan secara terukur, profesional, dan berbasis data.
Tak lupa, Bupati Hamid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional atas kepercayaan serta pendampingan yang diberikan, serta berharap sinergi yang terbangun menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan generasi Bondowoso yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. [san.gat]