Oleh :
Ahmad FizalFAkhri
Founder The Indonesian Foresight Research Institute, Assistant Professor
Program pemenuhan gizi, dapur umum, dan ekosistem pendukung layanan makan anak menjadi salah satu wajah paling menonjol dari kebijakan publik mutakhir. Negara ingin memastikan anak-anak datang ke sekolah dengan perut kenyang. Namun ironisnya, pada saat yang sama, banyak sekolah justru terasa “dingin” karena guruaktor utama pendidikanmasih hidup dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.
Di sinilah persoalan pengangkatan PPPK, termasuk yang melibatkan pegawai MBG(Makan Bergizi Gratis) dan tenaga pendukung pendidikan, perlu dikritisi secara serius. Bukan karena kebijakan ini sepenuhnya salah, melainkan karena prioritasnya terbalik: yang sekunder dalam proses pendidikan justru diangkat lebih dulu, sementara guru honorerjantung pendidikanmasih tertahan di pinggir kebijakan.
Krisis Guru
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa hingga beberapa tahun terakhir Indonesia masih mengalami kekurangan ratusan ribu guru, terutama pada jenjang SD dan SMP serta di daerah 3T. Di sisi lain, jumlah guru honorer masih sangat besar, diperkirakan lebih dari 700 ribu orang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Mereka mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh guru PNS pensiun, meninggal, atau berpindah tugas.
Masalahnya, mayoritas guru honorer hidup dengan upah jauh di bawah standar hidup layak. Banyak laporan daerah menunjukkan honor guru honorer berada di kisaran Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, bahkan ada yang dibayar per jam mengajar. Bandingkan dengan UMK di banyak daerah yang sudah menembus Rp3,4 juta. Artinya, guruyang setiap hari membentuk karakter dan pengetahuan generasi bangsahidup dalam kondisi ekonomi yang rapuh.
Kondisi ini bukan sekadar isu kesejahteraan, tetapi ancaman serius bagi mutu pendidikan. Berbagai riset pendidikan menunjukkan bahwa kesejahteraan guru berkorelasi langsung dengan kualitas pembelajaran, stabilitas emosi, dan inovasi pedagogis di kelas.
Antara Solusi dan Ilusi
Secara konsep, kebijakan PPPK dirancang sebagai jalan tengah antara keterbatasan fiskal negara dan kebutuhan akan ASN profesional. Pemerintah menjanjikan status, gaji setara PNS, serta kepastian hukum bagi guru honorer. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menyisakan banyak problem.
Pertama, kuota PPPK tidak sebanding dengan jumlah guru honorer. Setiap tahun, jumlah pelamar selalu jauh melampaui formasi. Akibatnya, seleksi PPPK berubah menjadi kompetisi administratif yang keras, bukan afirmasi bagi mereka yang telah lama mengabdi.
Kedua, persyaratan formalijazah, sertifikat pendidik, dan skor tes-menjadi penghalang utama. Banyak guru honorer senior dengan pengalaman belasan tahun tersingkir karena tidak memiliki sertifikat PPG atau kalah dalam tes berbasis komputer yang tidak selalu mencerminkan kualitas mengajar di kelas.
Ketiga, munculnya skema PPPK paruh waktu justru memperkuat kesan bahwa negara sedang mencari solusi murah. Status ada, tetapi penghasilan dan jaminan belum sepenuhnya memadai. Di mata banyak guru honorer, ini bukan jalan keluar, melainkan legalisasi ketidakpastian.
Ketika Pegawai Pendukung Didahulukan
Dalam konteks inilah kebijakan pengangkatan PPPK untuk pegawai MBG dan tenaga pendukung non-pengajar memantik kegelisahan. Bukan karena peran mereka tidak penting, tetapi karena fungsi mereka bersifat sekunder dalam proses pendidikan.
Pendidikan adalah proses pedagogis: relasi guru-murid, transfer nilai, pembentukan karakter, dan pengembangan nalar kritis. Makan bergizi memang pentingbahkan sangat pentingtetapi ia adalah prasyarat, bukan inti. Ketika negara terlihat lebih sigap mengangkat ASN untuk urusan dapur ketimbang kelas, publik wajar bertanya: apa yang sebenarnya dianggap paling strategis oleh negara?
Data menunjukkan bahwa belanja negara untuk program gizi dan pendukungnya meningkat signifikan dalam APBN, sementara penyelesaian status guru honorer berjalan lambat dan tersendat. Akibatnya, kita menyaksikan paradoks: dapur sekolah hangat, tetapi ruang kelas tetap dingin secara psikologis dan profesional.
Sekolah Dingin: Dampak Nyata di Ruang Kelas
“Sekolah dingin” bukan metafora kosong. Ia nyata dalam berbagai bentuk: guru datang dengan kelelahan ekonomi, motivasi yang terkikis, dan masa depan yang tidak pasti. Dalam situasi seperti ini, sulit berharap pendidikan berjalan optimal.
Berbagai studi pendidikan menunjukkan bahwa guru dengan beban ekonomi berat cenderung mengalami stres kerja lebih tinggi, memiliki keterbatasan waktu untuk pengembangan diri, dan lebih rentan terhadap burnout. Semua ini berdampak langsung pada kualitas interaksi belajar.
Di daerah terpencil, banyak guru honorer bahkan merangkap pekerjaan lain demi bertahan hidup. Sekolah pun menjadi ruang transisi, bukan ruang pengabdian penuh. Ini bukan kesalahan guru, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak.
Salah Arah Kebijakan, Salah Baca Masalah
Masalah utama pendidikan Indonesia saat ini bukan semata fasilitas atau gizi, melainkan krisis tenaga pendidik yang bermartabat dan berkelanjutan. Tanpa guru yang sejahtera dan diakui, semua program pendidikan akan kehilangan daya dorongnya.Kebijakan PPPK seharusnya bersifat afirmatif, bukan kompetitif semata. Guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun seharusnya diprioritaskan secara proporsional, dengan skema transisi yang manusiawi: pengakuan masa kerja, afirmasi usia, serta pendampingan sertifikasi yang nyata.
Negara juga perlu jujur membaca realitas fiskal dan memilih prioritas yang berdampak langsung pada mutu pendidikan jangka panjang. Menguatkan guru adalah investasi paling rasional, bukan beban anggaran.
Dari Dapur ke Kelas
Tidak ada yang menolak dapur hangat. Tetapi dapur hangat tanpa guru sejahtera hanya akan melahirkan ilusi kemajuan. Anak-anak mungkin kenyang, tetapi jika diajar oleh guru yang lelah dan terpinggirkan, kualitas pendidikan tetap rapuh.
Sudah saatnya kebijakan pendidikan dikembalikan ke pusatnya: guru. Bukan sebagai objek seleksi tanpa empati, tetapi sebagai subjek utama pembangunan manusia Indonesia.
Jika negara ingin benar-benar membangun generasi emas, maka yang harus dihangatkan pertama kali bukan hanya dapur sekolah, melainkan hati, martabat, dan masa depan guru. Tanpa itu, sekolah akan tetap dinginbetapapun megah kebijakan yang dibangun di sekitarnya.
————– *** ——————