Pemprov Jatim, Bhirawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Latpro) sebagai upaya memperkuat sinergi Program Ketenagakerjaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Wawasan diikuti Kepala Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kepala UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi, serta Kepala UPTD BLK kabupaten/kota.
Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah seiring pesatnya pertumbuhan industri di Jawa Timur. Menurutnya, seluruh program pelatihan kerja harus memiliki outcome yang terukur, terutama dalam meningkatkan keterserapan tenaga kerja di dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun luar negeri.
”Disnaker harus menjadi motor penggerak. Program pelatihan tidak boleh sekadar berjalan, tetapi harus menghasilkan lulusan yang benar-benar terserap di pasar kerja,” ujarnya, Selasa (13/1).
Dalam rapat ini, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, antara lain ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta perlunya peningkatan kompetensi lulusan SMK dan pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu, Bidang Latpro mendorong pelaksanaan Training Needs Analysis (TNA) secara berkala agar pelatihan yang dilaksanakan tepat sasaran.
Sigit menambahkan, penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pendidikan, dunia industri, serta koperasi dan serikat pekerja, menjadi kunci peningkatan daya saing tenaga kerja Jawa Timur. Selain keterampilan teknis, penguasaan keterampilan digital dan bahasa asing juga dinilai semakin penting untuk menghadapi persaingan global.
Rapat juga menyoroti percepatan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru 22 daerah yang membentuk TKDV, dan hanya 7 daerah yang telah mengukuhkannya. Disnakertrans Jatim mendorong seluruh daerah segera memfungsikan TKDV sebagai wadah sinkronisasi kebijakan vokasi di tingkat lokal.
Selain itu, Disnakertrans Jatim menegaskan komitmen pelaksanaan pelatihan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. UPT BLK diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas disabilitas dan Dinas Sosial, meskipun ketersediaan peralatan pelatihan sesuai standar industri masih menjadi tantangan yang terus dibenahi.
Sejumlah program unggulan direncanakan pada tahun 2026, di antaranya Penganugerahan Siddhakarya bagi perusahaan berprestasi dalam peningkatan produktivitas, program pemagangan dalam negeri dengan kuota 200 peserta pada triwulan II 2026, serta pemagangan luar negeri melalui program IM Japan yang dijadwalkan pada Juni-Juli 2026. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta juga akan dimulai secara intensif pada minggu keempat Januari 2026.
Dalam sesi diskusi, beberapa daerah menyampaikan aspirasi terkait pengembangan pelatihan di sektor pertanian dan peternakan, serta tantangan regulasi penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri. Menanggapi hal tersebut, Bidang Latpro menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan melalui sinergi dengan DPRD. [rac.fen]