Penulis:
Prof. Dr.Abdul Hamid
Peneliti Ahli Utama BRIN / BRIDA Jawa Timur
Kepakaran Kebijakan Publik, Lingkungan, dan Kehutanan
Menutup tahun ini, Surabaya kembali menatap wajah lamanya sendiri: genangan, sirene, dan hujan yang menyingkap kelemahan kota. Di sejumlah ruas jalan yang dulu dikenal tangguh, kini air kembali naik tanpa izin-membasahi aspal, halaman, dan hati warganya. Setiap akhir tahun, kota ini seperti menatap cermin: apa yang sebenarnya kita pelajari dari musim banjir sebelumnya? Dan lebih jauh, ke mana arah perjalanan Surabaya di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan kota yang semakin padat?
Kota di Ujung Kuartal Kritis
Ada fase dalam kehidupan manusia ketika energi masih cukup besar, tapi daya tahan mulai diuji. Dalam bahasa kehidupan, ini disebut kuartal terakhir-masa evaluasi, masa memperbaiki kesalahan, masa memahami bahwa kebijaksanaan tak selalu datang dari semangat, tapi dari kedewasaan. Kota, seperti manusia, juga melewati fase yang sama. Surabaya, dengan segala kemajuannya, kini berada di kuartal kritisnya.
Pembangunan fisik yang pesat dua dekade terakhir membawa kota ini ke tingkat modernitas baru: gedung menjulang, tol berlapis, taman-taman cantik, trotoar ramah pejalan kaki, dan digitalisasi layanan publik. Namun di sisi lain, alam tak pernah lupa mencatat setiap hektar lahan hijau yang berubah menjadi beton, setiap sungai yang kehilangan napasnya, dan setiap saluran air yang tertutup sampah. Di sinilah paradoks Surabaya muncul-kota yang sukses dalam pembangunan, tapi masih rapuh dalam pengelolaan air.
Lima Luka Lama yang Belum Sembuh
Banjir di Surabaya bukan peristiwa baru. Ia adalah kenangan kolektif yang terus berulang. Dari kawasan elite seperti Mayjen Sungkono dan HR Muhammad hingga daerah padat seperti Banyu Urip, Dupak Rukun, dan Tambak Mayor, air kerap datang tanpa diundang. Bahkan wilayah pesisir utara seperti Kalianak, Morokrembangan, dan Perak Barat kini harus menghadapi musuh ganda: air hujan dan air laut yang naik (banjir rob).
Jika ditarik ke akar, setidaknya ada lima luka lama yang belum sembuh. Pertama, alih fungsi lahan yang masif di kawasan hulu dan pinggiran kota. Ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi spons alami air kini berubah menjadi perumahan dan kawasan komersial. Kedua, pendangkalan sungai dan saluran drainase, baik karena sedimentasi maupun perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ketiga, sistem drainase kota yang tidak tumbuh secepat urbanisasi-banyak saluran air yang dirancang untuk volume hujan tiga dekade lalu, bukan curah ekstrem yang kini menjadi norma. Keempat, kenaikan muka air laut, yang perlahan menekan daratan rendah Surabaya Utara. Dan kelima, kedisiplinan sosial yang masih rendah, baik dalam pengelolaan sampah, perawatan lingkungan, maupun tanggung jawab kolektif menjaga sungai.
Banjir, dengan demikian, bukan semata persoalan teknis. Ia adalah cermin dari tata kelola yang belum utuh-antara kebijakan, perilaku, dan kesadaran ekologis.
Luka Sosial dan Ekonomi yang Mengintai
Dampak banjir jauh melampaui genangan air. Ia menimbulkan luka sosial dan ekonomi yang tidak selalu tampak di permukaan. UMKM kehilangan pelanggan, pedagang kecil di pasar tergenang, transportasi lumpuh, dan produktivitas warga menurun. Rumah-rumah sederhana di pinggiran harus menanggung beban perbaikan yang tidak murah.
Data resmi kerugian tahunan mungkin belum dipublikasikan secara rinci, namun berbagai kajian memperkirakan potensi kerugian ekonomi akibat banjir Surabaya mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Jumlah itu bukan sekadar angka-ia mewakili jam kerja yang hilang, anak sekolah yang absen, dan daya tahan mental warga yang terkikis sedikit demi sedikit.
Lebih dalam lagi, banjir menumbuhkan rasa pasrah yang berbahaya. Ketika genangan dianggap “biasa” dan warga hanya menunggu air surut, di situlah kita kehilangan daya kritis sebagai masyarakat kota. Sebab kota yang baik bukan hanya tentang cepatnya air mengalir, tapi juga seberapa cepat kesadaran sosial tumbuh.
Empat Langkah Realistis: Dari Teknik ke Sosial
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan langkah yang realistis-bukan slogan, bukan proyek instan. Setidaknya empat strategi bisa menjadi pijakan konkret bagi pemerintah dan masyarakat.
Pertama, pemulihan ekosistem hulu dan daerah aliran sungai (DAS) melalui rehabilitasi hutan dan perlindungan kawasan resapan. Air hujan di wilayah hulu adalah awal dari setiap banjir di hilir. Selama kawasan Brantas dan Lamong di bagian atas tidak dijaga, Surabaya akan terus menanggung akibatnya.
Kedua, revitalisasi dan pemeliharaan rutin drainase serta normalisasi sungai berbasis data hidrologi. Drainase tidak cukup dibersihkan setahun sekali atau menjelang musim hujan. Dibutuhkan sistem monitoring digital yang terintegrasi, agar pemeliharaan tidak bergantung pada keluhan warga.
Ketiga, penegakan aturan lingkungan yang konsisten dan edukatif. Hukum harus berjalan seiring pendidikan publik, bukan saling meniadakan. Kesadaran ekologis tidak bisa dibentuk hanya dengan spanduk larangan, tapi melalui teladan, kampanye kreatif, dan kolaborasi warga.
Keempat, langkah yang lebih berani: pelibatan preman lokal sebagai Satgas Sosial Drainase. Gagasan ini mungkin terdengar kontroversial, tetapi pendekatan sosial seperti ini telah terbukti efektif di beberapa kota. Dengan pelatihan, pendataan, dan pembinaan resmi Pemkot, kelompok ini bisa berperan menjaga saluran air di lingkungannya, membersihkan drainase, serta mengawasi perilaku warga. Ketika mereka diberi upah layak dan tanggung jawab nyata, rasa memiliki kota juga tumbuh dari bawah.
Surabaya selalu dikenal dengan semangat arek-nya-keras, jujur, dan loyal. Mungkin kini saatnya semangat itu diterjemahkan dalam bentuk keberanian sosial yang baru: menjaga kota dari genangan yang tidak perlu.
Banjir dan Krisis Kesadaran
Jika banjir adalah ujian, maka ujian terbesar kita bukan pada volume air, melainkan pada kedalaman kesadaran. Sebab sesungguhnya banjir tidak datang begitu saja; ia diundang oleh perilaku kita sendiri.
Al-Qur’an telah mengingatkan,
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…” (QS. Ar-Rum: 41)
Ayat ini bukan sekadar seruan moral, tetapi analisis ekologis paling tua yang pernah ditulis. Manusia adalah penyebab dan sekaligus korban dari kerusakan yang ia ciptakan. Di tengah derasnya pembangunan, kita sering lupa bahwa keseimbangan ekologis jauh lebih bernilai daripada beton dan aspal.
Rasulullah pun bersabda,
“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pesan itu seolah sederhana, tapi sesungguhnya radikal: bahwa menanam adalah ibadah, bahwa menjaga lingkungan adalah amal sosial. Jika prinsip ini benar-benar dihidupi, maka tidak akan ada sungai yang menjadi tempat sampah, tidak akan ada saluran yang tersumbat oleh kemalasan kolektif.
Kota yang Menjadi Cermin Warga
Sebuah kota tidak pernah lebih baik dari warganya. Infrastruktur, teknologi, atau aturan hanyalah alat; yang menentukan adalah mentalitas manusia di dalamnya. Ketika kita menuntut pemerintah lebih sigap, maka warga pun harus lebih disiplin. Ketika kita ingin kota bebas banjir, maka setiap orang harus bertanya: sudahkah aku menjaga satu meter saluran di depan rumahku?
Kita sering lupa bahwa tanggung jawab ekologis adalah rantai yang saling terkait. Tidak ada artinya normalisasi sungai miliaran rupiah jika di sisi lain masyarakat terus membuang sampah ke parit. Tidak ada gunanya sumur resapan dibuat di kompleks mewah jika kawasan padat masih kekurangan ruang hijau. Kota bukan entitas tunggal-ia adalah hasil kompromi antara perencanaan dan perilaku.
Renungan Akhir Tahun: Tentang Warisan, Bukan Kecepatan
Akhir tahun selalu menjadi momen untuk menoleh ke belakang dan melihat ke depan. Dalam konteks Surabaya, renungan itu harus melampaui laporan dan proyek. Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi seberapa cepat kota ini tumbuh, melainkan apa yang sebenarnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
Kota yang sehat bukan yang paling cepat berkembang, melainkan yang paling mampu menahan diri. Di tengah kompetisi antar kota metropolitan, menahan diri dari eksploitasi ruang hijau adalah bentuk kecerdasan ekologis. Menahan diri untuk tidak menutup saluran air demi proyek jangka pendek adalah kebijaksanaan tata ruang. Dan menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan adalah kesadaran paling sederhana yang bisa menyelamatkan masa depan kota.
Surabaya kini berada di persimpangan antara ambisi dan keseimbangan. Ia telah membuktikan diri sebagai kota yang tangguh secara ekonomi, kreatif dalam inovasi, dan kuat dalam karakter sosial. Namun tantangan ekologis ini menuntut bentuk kepemimpinan baru-kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga membangun etos ekologis di setiap warga.
Saat Kota dan Manusia Sama-Sama Belajar Dewasa
Banjir bukan sekadar air yang meluap, melainkan tanda bahwa sesuatu di dalam diri kita belum tertata. Ia memaksa kota untuk bercermin, dan memaksa manusia untuk menunduk-mengingat bahwa bumi bukan milik kita, melainkan titipan.
Seperti manusia yang menua, kota juga akan mencapai titik di mana kekuatan fisiknya menurun. Namun jika ia belajar bijak, menata ulang prioritas, dan mengembalikan keseimbangan dengan alam, maka masa tuanya akan menjadi masa keemasan.
Mungkin inilah saatnya Surabaya belajar dari dirinya sendiri-dari banjir yang datang setiap tahun, dari warga yang masih berjuang, dari sungai yang memanggil untuk dibersihkan. Karena pada akhirnya, bukan tentang berapa banyak yang berhasil dikumpulkan sebuah kota, tetapi apa yang sanggup ia wariskan: lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Dan di antara genangan akhir tahun ini, semoga kita belajar satu hal sederhana: bahwa kota yang mencintai alamnya adalah kota yang akan terus bertahan, bahkan di tengah badai.
————- *** ————–