Melalui surat ini, saya ingin menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kembali bergulirnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD.
Argumen yang sering digunakan untuk mendukung wacana ini adalah efisiensi biaya politik yang tinggi, potensi konflik horizontal, dan maraknya praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Namun, jika kita melihat lebih dalam, solusi yang ditawarkan ini ibarat mengobati luka dengan amputasi. Masalah-masalah tersebut adalah tantangan dalam pendewasaan demokrasi kita, yang solusinya seharusnya adalah perbaikan sistem dan pengawasan, bukan dengan mencabut hak dasar rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Pilkada langsung adalah manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Mekanisme ini telah melahirkan banyak pemimpin daerah yang legitimate dan akuntabel kepada pemilihnya, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh segelintir elite politik di gedung dewan.
Mengembalikan Pilkada ke DPRD berpotensi besar merusak sistem demokrasi lokal. Proses ini akan mengarah pada sentralisasi kekuasaan di tangan partai politik tingkat pusat, di mana keputusan elite partai akan sangat menentukan arah pilihan anggota DPRD di daerah. Hal ini tidak hanya menjauhkan publik dari proses penentuan kepemimpinan daerahnya, tetapi juga membuka celah praktik transaksional yang lebih terstruktur dan tertutup.
Kita tidak boleh menarik mundur capaian demokrasi yang telah kita bangun selama lebih dari dua dekade. Solusi untuk memperbaiki kualitas Pilkada langsung bukanlah dengan menghilangkan mekanisme tersebut, melainkan dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan literasi politik masyarakat, dan membenahi internal partai politik agar proses rekrutmen calon berjalan lebih baik.
Saya mendesak para pembuat kebijakan, khususnya di DPR, untuk menolak wacana ini dan fokus pada upaya perbaikan demokrasi, bukan kemunduran demokrasi. Kedaulatan harus tetap berada di tangan rakyat.
Hormat saya,
Putri Salsabila
Warga Gebang Putih, Surabaya