Tulungagung, Bhirawa
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, bersikap tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengurus Sertifikat Laik Hiegene Sanitasi (SLHS). Ia akan menutup sementara SPPG tersebut jika dalam waktu sebulan ini tidak mengurusnya.
“Yang belum mendaftar ada 11 ribu (SPPG). Nah ini sekarang kami keras. Kalau tidak daftar (SLHS), nanti kita kasih waktu satu bulan kita suspend (hentikan sementara) dapurnya,” tegas Nanik usai acara sosilalisasi dan penguatan tata kelola makan bergizi gratis serta pengawasan dan pemantauan SPPG di Tulungagung, Sabtu (10/1) siang.
Ia menyebut jika sampai SPPG operasionalnya dihentikan sementara, mereka akan kehilangan uang.
“Karena yang harus mendaftar SLHS ini mitra atau yayasan. Kalau tidak mendaftar kita hukumlah dapurnya,” tandasnya.
Nanik selanjutnya menyatakan wajibnya SPPG mengurus dan mendapat SLHS karena juga terkait target BGN di tahun 2026 yang zero accident. Dan ini sudah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.
Mantan wartawan ini sempat menyayangkan SPPG di Kabupaten Trengalek yang masih minim dalam pengajuan untuk mendapat SLHS. Dari 50 SPPG yang beroperasional di sana, hanya dua SPPG saja yang mengantongi SLHS.
“Di Tulungagung lumayan. Tetapi di Trenggalek agak bikin sedih. Cuma dua saja dari 50 yang operasional. Kalau Tulungagung dari 69 SPPG yang beroperasional sudah ada 48 SPPG,” paparnya.
Selanjutnya Nanik mengungkapkan BGN bakal terus memperluas penerima manfaat MBG yang saat ini sudah mencapai 82,9 juta jiwa. Seperti di antaranya tenaga pendidik sekaligus tukang sapu dan tenaga pengamanan (Satpam) di sekolah.
“Bahkan ada tambahan untuk pondok pesantren yang di desa dan kecamatan yang belum tercatat di Kementerian Agama. Juga untuk anak- anak di pinggir jalan usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah rakyat. Nanti kerjasa sama dengan Dinsos,” paparnya lagi.
Sebelumnya, Nanik yang didampingi Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Forkopimda Tulungagung membeberkan jika kedatangannya ke Tulungagung untuk sosialisasi Keppres Nomor 28 Tahun 2025, di mana sekarang ada tim koordinasi yang diketuai Zulkifli Hasan dan dia sebagai ketua pelaksana hariannya. Selain juga sosialisasi Perpres terbaru Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
“Sekarang kita semua tim. Ada pak Bupati . Dirigennya sekarang Pak Bupati di daerah. Dulu kan Pak Bupati itu semua kalau masuk ke dapur kan susah. Gak boleh masuk. Sekarang wajib, Pak Bupati boleh, Pak Tentara, Pak Wabup , Pak Polisi boleh nengokin. Mengawasi. Karena kita semua masuk dalam tim koordinasi,” ucapnya. [wed.gat]