Pemprov Jatim, Bhirawa
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan delapan Pejabat Fungsional Instruktur di Ruang Wawasan Kantor Disnakertrans Jatim, Selasa (30/12).
Para pejabat itu resmi naik jenjang jabatan dari kategori Terampil ke kategori Keahlian. Suasana pelantikan berlangsung unik karena salah satu peserta mengikuti prosesi secara daring dari Tanah Suci.
”Satu orang peserta sedang melaksanakan ibadah Umroh, sehingga hadir melalui daring. Namun hal ini tidak mengurangi esensi dan keabsahan pelantikan,” ujar Sigit Priyanto.
Delapan instruktur yang dilantik yakni Indra Widya Bhakti (UPT BLK Pasuruan), Tri Laksono (UPT BLK Jember), Dodik Khoiruddin (UPT BLK Singosari), Nurul Hidayah (UPT BLK Bojonegoro), Rizki Nurhazizah Tri Atmaja (UPT BLK Singosari), Andi Kurnianto (UPT BLK Bojonegoro), Herdian Cahyaningrum (UPT BLK Situbondo), serta Adityo Dwi Prakoso (UPT BLK Tuban).
Dalam sambutannya, Sigit Priyanto menekankan, tantangan ASN di penghujung tahun 2025 ini semakin berat, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pelatihan kerja yang mengalami pengurangan paket pelatihan.
”Di tengah efisiensi anggaran, ASN dituntut tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas melalui inovasi dan kreativitas. Terutama bagi para instruktur yang terdampak karena paket pelatihan banyak berkurang, pelayanan publik harus tetap optimal,” tegas Sigit di hadapan para pejabat yang dilantik.
Sigit menjelaskan, inovasi tidak selalu membutuhkan biaya besar. Langkah-langkah strategis seperti penyederhanaan prosedur layanan, digitalisasi proses manual, serta integrasi layanan lintas bidang menjadi kunci efektivitas kerja saat ini.
Sigit mendorong para instruktur untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal. Kreativitas dalam membuka peluang kerja sama dengan instansi lain, pemanfaatan dana CSR, serta sinergi dengan dunia usaha, akademisi, dan komunitas menjadi solusi jitu agar program tetap berjalan tanpa harus membebani APBD secara besar.
”Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bisa diwujudkan melalui cara kerja baru, meski dengan anggaran terbatas. Saya berharap saudara-saudara yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak perubahan ini,” tandasnya. [rac.fen]