Surabaya, Bhirawa
Dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju menjadi perhatian publik. Proyek senilai sekitar Rp 2,5 miliar yang semula ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan daerah justru memunculkan persoalan etik, hukum, dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Pengadaan alkes yang dilaksanakan pada 2023 itu dirancang untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, seiring penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, pada awal 2024, Polresta Mamuju menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, mulai dari ketidaksesuaian spesifikasi alat dengan kontrak hingga dugaan mark-up harga dan masuknya alat yang tidak dapat digunakan di fasilitas kesehatan penerima.
Terkait kasus ini, mahasiswa Kedokteran semester 1 Universitas Airlangga (Unair) Hisyam Najamuddin, menilai persoalan ini tidak sekadar menyangkut administrasi pengadaan. Menurutnya, dampak paling nyata justru dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.
“Ketika alat kesehatan yang disalurkan tidak memenuhi standar atau tidak dapat digunakan, maka pelayanan pasien menjadi terhambat. Ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah,” ujarnya, Minggu (14/12).
Ia juga menyoroti aspek etika dalam kasus tersebut. Hisyam menilai pengadaan yang menyimpang mengabaikan prinsip kemanfaatan dan keadilan dalam pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di daerah yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan dasar.
Dari sisi hukum, dugaan penyimpangan pengadaan alkes ini berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur standar mutu dan keamanan alat kesehatan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Hisyam berpendapat kasus dugaan korupsi alkes di Mamuju ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor kesehatan. Publik berharap proses hukum berjalan tuntas agar upaya transformasi layanan kesehatan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. [ina]