Oleh :
Ahmad Fizal Fakhri, S.Pd.
Founder The Indonesian Foresight Research Institute, Assistant Director of Graduate Studies, UINSA
Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, adalah salah satu kisah paling kompleks dan kontroversial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Di satu sisi, sejumlah pihak menilai dia telah berinovasi demi kepentingan negara; di sisi lain, KPK dan pengadilan menyatakan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) di bawah kepemimpinannya menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
Latar Kasus
Pada periode 2019-2022, ASDP di bawah kepemimpinan Ira Puspadewi mengakuisisi PT Jembatan Nusantara senilai sekitar Rp 1,272 triliun terdiri dari pembayaran saham JN sebesar Rp 892 miliar dan pembelian 11 kapal afiliasi senilai Rp 380 miliar. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa proses akuisisi tersebut melanggar prinsip analisis risiko dan prosedur korporasi.
KPK menghitung kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 893,16 miliar. Menurut penyidik, dari 53 kapal milik PT JN yang diakuisisi, banyak di antaranya tua dan tidak layak beroperasi bahkan 42 kapal berusia puluhan tahun dan beberapa kapal lebih dari 30 tahun. Selain itu, KPK melaporkan bahwa 16 dari kapal tersebut masih berada di galangan kapal per Maret 2025, karena masalah pembayaran perawatan dan rekondisi belum diselesaikan.
Majelis hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Ira: 4,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta (subsider tiga bulan kurungan), dengan pertimbangan bahwa meskipun ada kerugian besar, tidak ditemukan bukti bahwa Ira mendapatkan keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.
Argumen Pendukung Ira: Profesional dan Nasionalis
Salah satu argumen sentral pendukung Ira adalah bahwa keputusan akuisisi PT JN bukan berasal dari niat untuk memperkaya diri secara pribadi, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat fungsi transportasi penyeberangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil (3T). Dalam pernyataannya, Ira menyatakan bahwa ASDP “membeli perusahaan, bukan kapal” dan bahwa harga yang dibayar adalah sekitar 60% dari nilai total aset JN menurut perhitungannya.
Menurut Ira, dengan menguasai 53 kapal sekaligus izin operasinya, ASDP dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dia bahkan mengklaim bahwa pangsa pasar ASDP naik signifikan dan kemampuan subsidi silang antar rute menjadi lebih kuat, yang akan berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Selain itu, dia mempertanyakan metodologi perhitungan kerugian negara versi KPK khususnya nilai wajar kapal yang sangat berbeda dari penilaian internal dan konsultan.
Argumen Penegak Hukum: Prosedur dan Kerugian Negara
KPK dan jaksa menilai bahwa masalah utama bukan sekadar keputusan bisnis berisiko, melainkan pelanggaran prosedur dan manipulasi pada proses penilaian aset. Menurut KPK, ada indikasi bahwa keputusan direksi diubah (misalnya revisi keputusan direksi yang memudahkan akuisisi) dan analisis risiko diabaikan. Selain itu, kondisi teknis kapal yang tua dianggap sebagai beban besar karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan ongkos perawatan tinggi.
KPK juga menyatakan bahwa jika ASDP tidak melakukan akuisisi, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, karena beban utang dan kewajiban pasca-akuisisi ternyata berat. Dalam pandangan KPK, proses tersebut bukan sekadar kegagalan bisnis, tetapi perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.
Dari sisi hakim, perhitungan kerugian negara mengikuti metode net loss, yaitu selisih antara uang yang dikeluarkan ASDP dengan nilai wajar aset PT JN menurut audit. Majelis hakim mencatat bahwa nilai wajar jauh di bawah harga beli, sehingga kerugian negara menjadi sangat besar hakim menyebut kerugian mencapai Rp 1,25 triliun.
Siapa yang Benar?
Dari sudut pandang objektif, kasus ini sulit disederhanakan sebagai “penjahat vs pahlawan”: ada elemen valid di kedua sisi:
Risiko Bisnis vs Kejahatan Korupsi. Ira dan pendukungnya punya titik berdiri: mengambil alih perusahaan dengan aset kapal sangat besar sebagai strategi jangka panjang. Ini bisa dilihat sebagai tindakan wirausaha BUMN yang berani mengambil risiko, bukan semata korupsi. Namun, risiko tinggi itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab akuntabilitas. Jika evaluasi teknis dan keuangan tidak dilakukan dengan hati-hati, keputusan ini bisa menjerumuskan ke ranah pidana – terutama jika terbukti ada manipulasi prosedural.
Metodologi Audit & Penilaian. Ketidaksesuaian antara nilai wajar menurut auditor (hakim) dan penilaian pendukung (Ira) menjadi inti kontroversi. Ini menunjukkan bahwa penilaian aset publik (termasuk kapal tua) sangat rentan terhadap interpretasi teknis, dan bahwa perbedaan asumsi bisa sangat besar. Kasus ini menekankan perlunya metodologi audit kerugian negara yang transparan, jelas, dan mempertimbangkan konteks bisnis jangka panjang.
Profesionalisme dan Efek Jera. Jika pengambil keputusan BUMN dihukum berat hanya karena mengambil risiko besar demi misi sosial (misalnya melayani rute terpencil), bisa timbul efek jera. Profesional yang ingin berinovasi atau memperkuat BUMN mungkin akan menahan diri karena takut proses pidana jika gagal finansial. Sebaliknya, jika dibiarkan tanpa akuntabilitas, manuver bisnis strategis bisa disalahgunakan.
Perlindungan Hukum dan Transparansi. Meski hakim menjatuhkan hukuman, fakta bahwa majelis menyebut tidak ada bukti keuntungan pribadi untuk Ira menunjukkan bahwa niat jahat (mens rea) kemungkinan tidak murni. Ini menuntut sistem peradilan untuk mengevaluasi kasus-kasus lebih dari sekadar kerugian finansial: niat, prosedur, risiko, dan konteks operasional harus menjadi bagian dari pertimbangan.
Implikasi bagi Sistem Hukum dan BUMN di Indonesia
Kasus ini membawa sejumlah pelajaran penting bagi sistem hukum dan pengelolaan BUMN di Indonesia:
Reformasi Audit Kerugian Negara: Metode penilaian kerugian negara harus disempurnakan. Audit harus transparan, melibatkan ahli teknis, dan mempertimbangkan konteks bisnis serta risiko operasional. Kalau metode audit tidak adil atau berat sebelah, banyak keputusan strategis bisa dikriminalisasi.
Perlindungan bagi Pengambil Keputusan Profesional: BUMN membutuhkan pemimpin yang berani, inovatif, dan visioner. Tapi kalau semua keputusan strategis yang berisiko bisa berakhir di pengadilan pidana, maka akan sulit merekrut dan mempertahankan profesional berkualitas tinggi. Perlu mekanisme perlindungan hukum bagi pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan negara (bukan keuntungan pribadi).
Keadilan dalam Penegakan Hukum: Penegakan korupsi bukan hanya soal menghukum, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan proses yang adil. Hakim dan penuntut harus peka terhadap perbedaan antara kesalahan manajerial dan korupsi yang bermotif keuntungan pribadi. Prinsip in dubio pro reo (jika ragu, bebaskan terdakwa) sangat penting terutama dalam kasus teknis dan bisnis.
Kepercayaan Publik: Vonis atas Ira telah menimbulkan kegelisahan publik. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai profesional yang dikriminalisasi, bukan sekadar koruptor. Jika publik merasa sistem hukum tidak adil, legitimasi penegakan hukum bisa terancam. Untuk itu, proses pengadilan dan perhitungan kerugian harus transparan dan mudah dipahami publik.
Keputusan menjebloskan Ira Puspadewi ke penjara patut disorot dari sudut yang lebih luas: bukan hanya sebagai kasus korupsi klasik, tetapi sebagai refleksi ketegangan antara akuntabilitas negara dan ruang bagi profesional untuk mengambil risiko demi inovasi nasional. Vonis 4,5 tahun memang menunjukkan bahwa sistem hukum bekerja, tetapi jika sistem itu hanya mengandalkan hitungan kerugian keuangan tanpa cukup memperhitungkan konteks strategis, kita berisiko menghukum orang-orang yang benar-benar mencoba memperbaiki negara dari dalam.
Sementara itu, KPK dan aparat penegak hukum juga punya mandat penting: menjaga uang publik, memastikan pengecualian penyalahgunaan tidak berdampak pada integritas negara. Namun, cara menghitung kerugian negara harus lebih cermat, transparan, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Reformasi hukum dan tata kelola BUMN jelas sangat dibutuhkan agar kasus seperti ini tidak menjadi momok yang mematikan kreativitas pemimpin BUMN, tetapi juga tidak menjadi celah untuk manuver bisnis yang merugikan negara. Sistem hukum yang sehat harus bisa membedakan antara keberanian mengambil risiko demi negara dan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.
Ira Puspadewi bukan sekadar terdakwa korupsi dia simbol dilema besar: bagaimana Indonesia bisa mendorong inovasi dan kepemimpinan BUMN tanpa melepas kontrol akuntabilitas, dan bagaimana hukum bisa adil terhadap orang-orang yang mengambil risiko besar demi negara.
————- *** —————–