Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar akurasi penyaluran bantuan sosial. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/11) malam.
Mensos menegaskan bahwa DTSEN hanya dapat berjalan optimal apabila pemutakhiran dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh instansi terkait, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Ketika datanya akurat, maka bantuan sosial akan semakin tepat sasaran. Yang dibutuhkan adalah kerja sama lintas lembaga untuk memastikan data terus diperbarui,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kualitas data sosial nasional terus membaik dalam beberapa bulan terakhir, termasuk berkurangnya temuan penerima yang tidak sesuai dalam sistem DTSEN.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pemutakhiran data sebelumnya dilakukan melalui proyek percontohan di Kota Surabaya, kemudian diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
BPS juga mengembangkan aplikasi yang memungkinkan usulan dan data potensi desa disampaikan secara langsung untuk keperluan perumusan kebijakan.
“Kami melakukan pemutakhiran untuk semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, BPS bersama Pemerintah Provinsi mengembangkan aplikasi yang memungkinkan penyampaian data potensi dan usulan hingga tingkat desa, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama untuk perumusan kebijakan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris (Gus Haris), menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembaruan DTSEN. Ia menilai akurasi data menjadi kunci efektivitas program perlindungan sosial.
“Pemutakhiran dan akurasi data merupakan kunci untuk memastikan bahwa seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Pemkab Probolinggo, lanjutnya, terus memperkuat verifikasi lapangan melalui kerja sama dengan BPS, Pemprov Jawa Timur, kecamatan, dan desa. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas petugas pendata serta pemanfaatan aplikasi pendataan terintegrasi.
Menurutnya, pembaruan data sosial harus dilakukan berkelanjutan agar kondisi warga rentan dapat terpantau secara akurat. “Kami berharap tersedianya data yang benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Kabupaten Probolinggo siap mendukung DTSEN sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih presisi,” ujarnya. (fir.dre)