Surabaya, Bhirawa
Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia usulkan delapan rekomendasi Rancangan Undang-undang Sistem. Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Usulan ini disampaikan langsung Ketua Forum Dewan Pendidikan Nasional Prof Junaidi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Muti, dalam Rakernas ke V yang digelar di Surabaya, Kamis (20/11).
Adapaun delapan usulan tersebut adalah, pertama penegasan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia seutuhnya melalui keseimbangan olah hati, pikir, rasa, dan raga. Kedua, Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai mandat nasional yang bersifat afirmatif dan anti-schoolification.
Rekomendasi berikutnya ada kurikulum berbasis bukti, adaptif, disertai transformasi asesmen melalui penghapusan rapor sumatif SD dan penerapan Rapor Diagnostik Karakter. Keempat; Kejelasan batas antara sumbangan (legal) dan pungutan (ilegal), serta kewajiban permintaan data melalui PPID demi perlindungan privasi siswa.
Selanjutnya, rekomendasi ke lima Perlindungan profesi guru melalui imunitas profesi terbatas dan mekanisme sengketa berbasis restorative justice sebelum proses pidana; Pengakuan satuan pendidikan sebagai subjek hukum korporasi dengan prioritas sanksi administratif dan denda, bukan pemidanaan individu GTK.
Rekomendasi berikutnya, ketujuh Penguatan Dewan Pendidikan sebagai mediator wajib (case filtering) pada setiap sengketa pendidikan sebelum ditangani aparat penegak hukum. Terakhir rekomendasi soal Penguatan regulasi turunan pada RUU Sisdiknas berupa PP Dewan Pendidikan dan Komite, pedoman restorative justice, revisi PP pendanaan, serta pedoman perlindungan data pendidikan.
Terkait usulan rekomendasi ini, Mendikdasmen Muti menyambut baik usulan 8 rekomendasi RUU Sisdiknas. Pihaknya menyebut usulan rekomendasi yang disampaikan Forum Dewan Pendidikan Nasional yang disampaikan akan disinergikan dengan kebijakan Kemendikdasmen.
“Dari 8 (delapan) ini sebagian besarnya sudah sejalan dengan yang kami jalankan. Mudah-mudahan kedepan kita bisa sinergi dengan semua pihak salah satunya dengan Dewan Pendidikan Nasional,”ujar Muti.
Sementara itu, Ketua Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia, Prof Dr Junaidi, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan menjadi fokus utama pembahasan tahun ini.
Dalam Rakernas ini, Forum Dewan Pendidikan juga menyampaikan masukan dan rekomendasi terkait revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sebanyak delapan rekomendasi dirumuskan berdasarkan kesepakatan 14 provinsi.
Selain mengusulkan soal rekomendasi, Junaidi juga menyebut keberadaan Dewan Pendidikan idealnya ada di level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Namun hingga kini, struktur di tingkat nasional masih belum terbentuk. “Kami mengusulkan kepada menteri untuk segera membentuk Dewan Pendidikan nasional,” ujarnya.
Junaidi menegaskan bahwa Dewan Pendidikan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi program pendidikan. Salah satu cara pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui pemantauan langsung ke sekolah-sekolah, yang hasilnya akan didiskusikan dengan gubernur, bupati, dan kepala dinas pendidikan.
Ia menambahkan, Forum Dewan Pendidikan sepakat dengan kebijakan kementerian mengenai penguatan kurikulum, terutama penekanan pada pendekatan deep learning agar kualitas pembelajaran semakin meningkat. [ina.wwn]