Penyaluran beasiswa prestasi di Kabupaten Nganjuk
Pemkab Nganjuk, Bhirawa.
Tahun anggaran 2025 seharusnya menjadi tahun konsolidasi pembangunan Kabupaten Nganjuk.
Namun data keuangan daerah menunjukkan kenyataan lain: belanja daerah Rp2,81 triliun hanya terserap 61,72 persen, sementara belanja modal motor utama pembangunan fisik hanya 24,39 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pujiono, direktur edu politik, pengamat dan lembaga advokasi kebijakan publik.
“Artinya, tiga dari empat proyek fisik gagal tuntas atau bahkan tak berjalan sama sekali. Namun, di sisi lain, belanja sosial justru melaju kencang, menembus 83,30 persen. APBD yang seharusnya menegakkan tembok dan jembatan, kini lebih rajin menyalurkan amplop bantuan”, katanya
“Uang tak berputar di beton (proyek fisik), tapi di tangan rakyat. Itulah paradoks fiskal Nganjuk 2025,” terang Pujiono.
Gelombang Bantuan: Dari Buruh Rokok Hingga Lansia Miskin
Laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan tunai kepada 4.595 penerima manfaat. Rinciannya: 4.025 buruh pabrik rokok, 297 tenaga administrasi, dan 273 petani tembakau.
Masing-masing menerima Rp1,2 juta secara tunai, dengan total anggaran sekitar Rp 5,51 miliar. Dana ini bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan digadang sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja sektor tembakau.
Beasiswa Prestasi: Ketika Panggung Politik Bertemu Dunia Sekolah
Tak berhenti di situ, pemerintah daerah juga menyalurkan beasiswa prestasi untuk 10.528 siswa SD dan SMP. Acara peluncuran dilakukan 29 September 2024 di Ladang, dipimpin langsung oleh Bupati Marhaen Djumadi, di hadapan ribuan murid dan guru.
SD: Rp500 ribu (peringkat 1), Rp400 ribu (peringkat 2)
SMP: Rp1 juta (peringkat 1), Rp800 ribu (peringkat 2), Rp600 ribu (peringkat 3)
Secara total, diperkirakan sekitar Rp7 miliar anggaran digelontorkan untuk program ini. Namun yang menarik bukan hanya angka, melainkan momennya:
Bansos Lansia dan Siswa Miskin: Antara Empati dan Efisiensi
Pada 24 September 2025, hanya dua bulan sebelum akhir tahun anggaran, Pendopo Kabupaten Nganjuk kembali ramai. Pemerintah menyalurkan bansos kepada 1.294 lansia miskin dan 256 siswa kurang mampu, dengan total sekitar Rp2,6 miliar.
Setiap lansia menerima Rp1,7 juta, siswa miskin Rp 750 ribu.
Kegiatan ini dihadiri lengkap oleh jajaran Forkopimda, Bank Jatim, dan pejabat provinsi lengkap dengan dokumentasi media pemerintah.
“Hari ini kita bagikan bantuan sosial untuk lansia miskin dan siswa kurang mampu. Semoga membawa berkah dan manfaat,” ujar Bupati Marhaen Djumadi kala itu.
Secara teknis, kegiatan ini merupakan bagian dari program pengelolaan dana fakir miskin APBD 2025. Namun jika dilihat dari momentum dan realisasi, penyaluran di akhir triwulan III ini tampak seperti gerak cepat menutup statistik serapan.
“Total estimasi bantuan sosial lintas sektor mencapai sekitar Rp15 miliar, atau hampir 13% dari total realisasi belanja sosial daerah”, terang Pujiono.
Secara kas, angka-angka ini memberi kesan positif: belanja sosial tinggi, rakyat tersentuh. Namun secara struktural, ini menunjukkan ketimpangan arah pembangunan.
Ketika belanja modal hanya 24%, tapi belanja sosial di atas 80%, itu bukan kebetulan administratif itu keputusan politik.
“Secara neraca, keuangan daerah Nganjuk tampak sehat. Tapi di lapangan, roda pembangunan tersendat. Uang lebih banyak mengalir ke tangan rakyat bukan untuk memberdayakan, tapi untuk menenangkan” pungkas Pujiono.
Melalui perpesanan whatsap, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan saat berada di Jatinangor, Bogor, bersama kepala Bappeda, menerangkan kendala yang ada di tahun 2025 ini pada hari Senin (27/102025).
“Seperti terbitnya perpres 46 Tahun 2925, yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah namun belum disertai juknis atau perka, sehingga OPD menunggu terbitnya juknis yang sampai sekarang belum ada.”, tulis Nur Solekan
Proyek jempatan di Kabupaten Nganjuk.
“Dari segi sistem penunjang pengadaan dapat dijelaskan bahwa dengan beralihnya penggunaan e-katalog versi 5 ke versi 6 juga mempengaruhi proses pengadaan karena versi 6 masih memerlukan penyesuaian2 dengan kondisi di lapangan, terutama berkaitan dengan kurasi produk yang dilakukan di pusat oleh LKPP”, tambanya.
“Tetapi kita tetap yakin bahwa target kinerja yg sudah ditetapkan akan bisa dicapai, karena hal ini juga terjadi tidak hanya di Nganjuk namun juga terjadi pada Kota/Kabupaten lain di Indonesia. Dengan memakai tender pengadaan konstruksi sistem mini kompetisi, semoga semua sesuai target”, pungkasnya.
APBD 2025 adalah tahun ketika pemerintah memilih menghibur rakyat daripada membangun. Sebuah anggaran yang hidup dari rasa, tapi mati di rencana. (dro.hel)