Serapan anggara rendah kinerja keuangan APBD seluruh Indonesia masih selalu berulang. Realisasi Belanja daerah seluruh Indonesia terasa lemot. Sampai akhir September 205 masih sekitar 51,3% dari pagu hampir Rp 1.400 trilyun. Sehingga patut dikhawatirkan Silpa besar. Ke-lemot-an bisa jadi disebabkan Eselon II (Kepala Dinas) berstatus Pj (Penjabat). Sehingga pelaksanaan APBD ekstra hati-hati. Maka Menteri Keuangan meminta seluruh Pemerintah daerah segera memacu belanja APBD.
Realisasi kinerja keuangan APBD akan menjadi stimulan, dan pergerakan perekonomian di daerah. Sekaligus akan meningkatkan daya beli masyarakat. Semakin cepat realisasi APBD maka akan memperbesar perputaran uang di daerah. Niscaya bisa menambah lapangan kerja, khususnya sektor UMKM. Realitanya, realisasi belanja APBD hingga akhir September hanya sebesar Rp 712,8 trilyun. Padahal pagu-nya sebesar Rp 1.389 trilyun. Jika kinerja keuangan APBD lemot, maka pertumbuhan ekonomi juga akan lambat. Tetapi biasanya, daerah bisa “mengelola” angka pertumbuhan.
Selain lemot, banyak dana daerah mengendap di perbankan, sampai membebani bank BUMN (dan bank BUMD). Total dana daerah yang mengendap sebesar Rp 234 trilyun. Semakin besar dibanding tahun (2024) lalu. Ke-lemot-an realisasi anggaran tergambar dari turunnya belanja barang dan jasa (sampai 10,5%). Belanja modal juga merosot lebih dari 31%, hanya terealisasi Rp 58,2 trilyun. Maka bisa dipastikan, tidak menjamin sustainable (keberlangsungan) produktifitas pada tahun depan.
Belanja modal, biasanya juga digunakan untuk fasilitasi kepada rakyat. Maka menyusutnya merosotnya Belanja Modal akan mengurangi dampak APBD terhadap rakyat. Sekaligus tidak membuka lapangan kerja baru. Tetapi serapan rendah APBD, sebenarnya sudah rutin terjadi saban tahun. Bahkan pada tahun 2021 Presiden Jokowi telah tiga kali me-warning pelaksanaan APBD yang lemot. Namun pada Januari 2023, kas daerah yang parkir di perbankan makin besar, mencapai Rp 123 triliun.
Ironis pula, dana daerah yang mengendap di bank pada tahun 2025, semakin besar (Rp 234 trilyun). Ke-lemot-an APBD niscaya berujung pada Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) sangat besar. Setiap tahun berpotensi menjadi “anggaran tidur” yang ter-parkir di perbankan. Sia-sia, jika hanya memperoleh bunga deposito. Maka Presiden meng-instruksi seluruh Pemerintah daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) me-minimalisir Silpa.
Kemenkeu mengumumkan terdapat 15 daerah dengan klasifikasi anggaran “parkir” terbesar. Peringkat pertama diduduki DKI Jakarta, dengan simpanan sebesar Rp 14,6 trilyun. Peringkat ke-2 Jawa Timur, dengan simpanan sebesar Rp 6,8 trilyun. Pada level Pemkab terdapat Bojonegoro, Jawa Timur, simpanannya sebesar Rp 3,6 trilyun. Serta kabupaten Mimika (Papua Tengah) dengan simpanan sebesar Rp 2,4 trilyun. Pada dua kabupaten, bisa dimaklumi. Karena terdapat perusahaan tambang terbesar tingkat global. ExxonMobile, dan Freeport Indonesia.
Kementerian Keuangan perlu meng-gagas kelembagaan keuangan yang bisa “meng-eksekusi” anggaran tidur APBD. Pengelolaan Silpa tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara khusus dalam pasal 149 ayat (2) dinyatakan, “Dalam hal SiLPA Daerah tinggi …, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.”
Terdapat frasa “pembentukan Dana Abadi Daerah,” yang segera menjadi tempat parkir uang APBD. Bisa jadi akan setara dengan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang biasa mengucurkan utang kepada Pemda. Bisa pula menjadi penyokong Danantara, untuk menyokong proyek strategis nasional di daerah. Tetapi masyarakat di daerah merugi. Karena masih banyak fasilitasi yang diharapkan dari Pemda.
——— 000 ———