Plt pengurus DPD Partai Golkar Tulungagung ganti membuka paksa gembok pagar Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung karena akan melakukan rapat di kantor tersebut, Rabu (22/10) siang.
Tulungagung, Bhirawa
Sebanyak 11 Pengurus Kecamatan (PK) DPD Partai Golkar Tulungagung melakukan tindakan penguncian pagar Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung dengan gembok, Rabu (22/10) pagi. Aksi ini dilakukan setelah pintu masuk kantor partai politik berlambang pohon beringin itu tersegel dan mereka tidak bisa masuk ke dalamnya.
“Pengembokan pagar ini untuk kebenaran,” tandas Ketua PK Bandung, Adi Prayitno, saat bersama Ketua PK lainnya melakukan pengembokan pagar Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung.
Namun pengembokan pagar ini tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 13.30 WIB, gembok dibuka paksa dengan menggunakan alat gerinda. Pembukaan paksa dilakukan pelaksana tugas (Plt) pengurus pleno DPD Partai Golkar Tulungagung yang dipimpin Plt Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Aan Ainur Rofiq. Saat itu mereka akan melakukan rapat di Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung untuk menyosialisasikan SK tentang penunjukan Plt kepengurusan DPD Partai Golkar Tulungagung.
Sebelumnya, saat melakukan kerja bakti, Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung periode 2020 -2025, KH Asmungi Zaini mengaku kaget saat akan memasuki ruang dalam kantornya yang terkunci. Ketika itu, ia akan mengambil air minum kemasan untuk pengurus PK yang sedang sedang melakukan kerja bakti membersihkan area depan Kantor DPD Golkar Tulungagung.
“Ternyata kantor disegel dalam arti dikunci. Konon kabarnya yang mengunci adalah saudara Jarot dan kuncinya semua disabotase diambil. Padahal kami akan mengambil air mnineral untuk pelepas dahaga setelah kerja bakti,” katanya.
Kiai Haji Asmungi menyebut tindakan penguncian pintu masuk Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung sebagai tindakan yang tidak benar. Ia menghubungkan penguncian tersebut terkait kabar dirinya telah dilengser sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung dan diganti oleh Plt dari DPD Partai Golkar Jatim.
Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung ini mengakui jika pada tanggal 20 Oktober 2025 lalu ada dua utusan DPD Partai Golkar Jatim yang menemuinya. Mereka adalah Jarot dan Amar.
“Mereka menyampaikan berita saya di-Plt mulai hari ini dan tidak boleh melakukan kegiatan terkait organisasi, penggunaan atribut apa pun. Padahal kami belum menerima surat atau tembusan surat terkait Plt itu,” paparnya.
Kiai Haji Asmungi menandaskan pengantian dirinya dan seluruh pengurus pleno DPD Partai Golkar Tulungagung dengan Plt melanggar aturan Juklak Nomor : 02/DPP/Golkar/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di Daerah. Utamanya, pasal 75.
“Kepengurusan yang masa bakti kepengurusannya berakhir diperpanjang sampai terselenggaranya Musda tanpa melakukan pembaharuan surat keputusan. Dan di nomor duanya, penunjukjan Plt itu atas persetujuan pimpinan partai dua tingkat di atasnya, jika itu berhalangan tetap dan terjadi pelanggaran berat,” paparnya lagi.
Kiai Haji Asmungi merasa tidak pernah melakukan kesalahan berat. Apalagi dalam 15 tahun terakhir belum pernah mendapat peringatan dari Partai Golkar.
“Ini suatu rekayasa, memaksakan dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kami terdzolimi. Kami akan lapor ke Kode Etik DPP Partai Golkar,” tegasnya.
Sementara itu, Aan Ainur Rofiq, usai berhasil membuka gembok pagar Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung, menyatakan agenda pertama sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung adalah menyosialisasikan SK penunjukannya yang sudah terbit sejak tanggal 18 Oktober 2025 lalu. “Tugas kami mengantarkan Musda Golkar Tulungagung yang ke-11. Targetnya sudah terlaksana 28 Oktober 2025,” katanya.
Terkait alasan DPD Partai Golkar Jatim menunjuk Plt, Aan Ainur Rofiq mengungkapkan tidak ada progress report dari DPD Partai Golkar Tulungagung terhadap persiapan musda. Padahal musda sudah harus dilakukan enam bulan sesudah Musda DPD Partai Golkar Jatim yang telah terselenggara pada April 2025.
“Alasan itu yang menjadi dasar. Disamping ada pakta integritas pada tahun 2020, jika Ketua DPD bersedia mengundurkan diri secara sukarela dan atau diberhentikan apabila perolehan kursinya menurun,” bebernya.
Sejauh ini, lanjut Aan Ainur Rofiq, dirinya sudah berusaha menemui KH Asmungi, tetapi belum berhasil. Bahkan dihubungi lewat aplikasi WA tidak dibalas.
“Kami sudah berusaha tabayun. Saat ini pun ketika diundang rapat juga izin tidak bisa hadir,” tandasnya.
Saat ini ada delapan DPD Partai Golkar Kabupaten dan Kota di Jatim yang kepengurusan DPD-nya di Plt. Kedelapan DPD Partai Golkar itu yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang dan Kota Mojokerto. (wed.dre)