Kota Probolinggo, Bhirawa
Upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat prasejahtera terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu terlihat saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, meninjau proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Integrasi 7 Kota Probolinggo, Rabu (15/10).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan sarana dan prasarana sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan berbasis kesejahteraan sosial yang menjadi kolaborasi Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kota Probolinggo.
Dalam kesempatan itu, Dini Rahmania mengapresiasi kondisi dan tata kelola sekolah yang dinilainya telah berjalan baik meski masih menempati bangunan sementara.
“Sekolah rakyat ini bisa menjadi contoh model pendidikan yang ideal. Fasilitasnya sudah sesuai standar, mulai ruang kelas, asrama, hingga sistem pengawasan siswa,” ujar Dini.
Menurutnya, Sekolah Rakyat Integrasi 7 telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Kementerian Sosial. Pengawasan terhadap siswa juga dinilai memadai, dengan rasio satu wali kelas untuk setiap sepuluh siswa.
“Tenaga pendidik dan wali asrama sudah cukup, keamanan dan kenyamanan siswa juga terjaga,” tambahnya.
Dini berharap pembangunan gedung permanen sekolah rakyat dapat segera terealisasi tahun depan agar kegiatan belajar mengajar berjalan lebih optimal.
“Kami berharap tahun depan pembangunan sudah dimulai sehingga anak-anak bisa belajar di gedung yang lebih layak,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menyampaikan, Pemkot telah menyiapkan lahan dan anggaran awal sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan sekolah rakyat permanen.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran penguatan tahap awal. Lahan di Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, seluas delapan hektare telah disiapkan, dengan lima hektare di antaranya untuk bangunan sekolah,” jelas Ina.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah rakyat menjadi salah satu prioritas daerah karena menyentuh langsung kebutuhan pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
“Targetnya, sekolah ini nantinya dapat menampung hingga seribu siswa. Kami juga mendorong agar pemerintah pusat segera menganggarkan pembangunannya,” ujarnya. (fir.dre)