Jombang, Bhirawa
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang memandang, Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka (Prabowo – Gibran), 20 Oktober 2025 mendatang, telah menghadirkan sejumlah capaian yang patut diapresiasi, namun sekaligus juga perlu dikritisi secara konstruktif.
Ketua GMNI Jombang, Daffa Raihananta menggambarkan, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo – Gibran, berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi global.
“Pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 tercatat sebesar 5,12 persen, menandakan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia,” kata Daffa, Selasa (14/10).
“Di sisi lain, pengamanan dana APBN sebesar Rp300 triliun menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola fiskal negara dan memastikan anggaran publik lebih tepat sasaran,” ungkap Daffa.
Menurut Daffa Raihananta, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Prabowo – Gibran menjadi salah satu terobosan utama yang secara substansial mendukung agenda pembangunan manusia.
Program tersebut kata Daffa, tidak hanya berorientasi pada pengentasan stunting, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Inisiatif lain seperti Sekolah Rakyat juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif, terutama bagi masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal,” beber Daffa.
Dalam konteks global, sambung Daffa, pidato Presiden Prabowo Subianto di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi momentum penting bagi diplomasi Indonesia.
“Melalui pidato tersebut, presiden menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, kemandirian bangsa, dan keadilan global, sembari menyerukan agar negara-negara besar menghentikan politik hegemoni dan menegakkan kedaulatan setiap bangsa,” papar Daffa.
“Sikap ini menunjukkan posisi Indonesia yang tegas, berdaulat, dan berkepribadian di tengah percaturan dunia internasional, sejalan dengan semangat Trisakti Bung Karno,” tandas Daffa.
Meski demikian, GMNI Jombang menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam program yang digulirkan pemerintahan Prabowo – Gibran.
Salah satunya menurutnya adalah, kualitas implementasi program MBG di beberapa daerah yang masih menemui kendala, mulai dari pendataan, distribusi, hingga potensi penyalahgunaan anggaran oleh oknum di lapangan.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang baik di pusat tidak kehilangan makna saat diterapkan di daerah,” ujar Daffa.
Selain itu menurut Daffa, arah pembangunan ekonomi hendaknya tidak semata bertumpu pada pertumbuhan angka, tetapi juga harus menjamin pemerataan hasil pembangunan, keberpihakan terhadap petani, nelayan, dan buruh, serta penguatan ekonomi rakyat.
“Pertumbuhan tanpa keadilan sosial hanya akan memperlebar jurang ketimpangan,” tandasnya lagi.
Dalam bidang politik, GMNI Jombang juga menekankan pentingnya menjaga ruang partisipasi publik dan mahasiswasebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan publik agar pembangunan tidak bersifat ‘top down’, tetapi berakar dari kebutuhan dan aspirasi rakyat,” ulasnya.
Sebelumnya, kelompok buruh di Jombang juga memberikan penilaian menjelang Setahun pemerintahan Prabowo – Gibran. Seperti halnya Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jombang.
Ketua Sarbumusi Jombang, Luthfi Mulyono menilai, di era pemerintahan Presiden Prabowo telah dilakukan penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi dan yang lain, yang telah mencapai angka 85 persen, termasuk program lain yang juga dinilainya telah berjalan dengan baik.
“Bagus, dilihat dari banyaknya koruptor yang ditangkap, pengembalian uang negara, reformasi Polri, swasembada ketahanan pangan, dan pendidikan,” kata Luthfi Mulyono.
Namun demikian, Luthfi Mulyono kurang setuju dengan adanya program Koperasi Merah Putih dan MBG, karena berpotensi terjadi masalah ke depannya.
Lantas, Luthfi Mulyono juga menyoroti pemerintahan Prabowo – Gibran dalam hal hubungan industrial antara pengusaha dengan buruh atau pekerja, yang dinilainya masih kurang maksimal.
“Sangat kurang maksimal. Baik dari sisi regulasi, birokrasi dan supervisi serta penindakan,” tandas Luthfi Mulyono.
Sementara itu, senada dengan Ketua Sarbumusi Jombang, Ketua GSBI Jombang, Heru Sandi juga menilai, penanganan kasus-kasus korupsi di Setahun pemerintahan Prabowo – Gibran mengalami beberapa kemajuan.
“Dengan penangkapan, penyitaan, dan pengembalian aset-aset negara,” tutur Heru Sandi.
Termasuk kata dia, kemajuan di bidang pertahanan maupun lainnya yang memang dibutuhkan seiring perkembangan zaman, salah satunya dengan adanya pemutakhiran peralatan-peralatan TNI dan Polri.
“Termasuk juga ketegasan Prabowo dalam menindaklanjuti tindakan institusi yang ada di bawahnya yang tidak tepat dalam mengambil kebijakan maupun menangani rakyat,” ujar Heru Sandi.
Di bidang infrastruktur, Heru Sandi melihat, Prabowo – Gibran juga memperhatikan sektor ini. Namun di sisi serapan tenaga kerja, Heru Sandi memandang hal tersebut masih kurang optimal pada Setahun pemerintahan Prabowo – Gibran.
“Karena tahapannya baru dimulai. Para investor di periodenya Pak Prabowo masih sangat minim. Walaupun ada beberapa janji atau kontrak-kontrak kerja atau investasi yang dilakukan, baik itu kepada negara uni Eropa dan Asia. Itu yang masih minus,” ulas Heru Sandi.
“Hari ini masih banyak pengangguran sehingga tingkat kriminalitas itu cukup tinggi di beberapa wilayah,” pungkas Heru Sandi. (rif.dre)