Pemprov, Bhirawa
Puluhan warga pesisir Kenjeran, Surabaya, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maritim Madani (FM3) mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/10/2025) siang. Mereka menyuarakan penolakan terhadap proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat pesisir.
Kedatangan warga diterima langsung oleh Kepala DKP Jatim, Dr. Ir. Muhammad Isa Anshori, A.T.D., M.T. Mereka menyerahkan dokumen berisi keberatan dan keresahan masyarakat-mulai dari petani tambak, nelayan, hingga warga pesisir-terhadap proyek reklamasi yang sempat masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) seluas 1.085 hektare dengan empat pulau buatan.
“Ini adalah penyerahan dokumen dari FM3 yang berisi keresahan dan keberatan masyarakat Kenjeran kepada pemerintah pusat. Kami akan teruskan dokumen ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemenko Perekonomian,” ujar Isa Anshori seusai pertemuan.
Suasana sempat riuh dengan yel-yel warga yang berteriak, “Tolak reklamasi! Hidup nelayan! Hidup petani tambak!” Disertai tepuk tangan dan dukungan terhadap Isa Anshori yang dinilai berpihak kepada masyarakat pesisir.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula pembentukan Tim Independen untuk mengkaji dampak proyek SWL dari berbagai aspek-ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.
“Tim ini saya harapkan segera bekerja dan benar-benar independen. DKP Jatim siap memfasilitasi semua proses dan mendampingi masyarakat dalam penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat,” tegas Isa.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan membantu FM3 dalam penyusunan surat resmi ke KKP dan Kemenko Perekonomian.
“Kalau butuh pendampingan, kami siap 24 jam,” tandasnya. Proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land sendiri sudah lama menuai pro dan kontra. Masyarakat pesisir menilai proyek tersebut mengancam ekosistem laut, tambak, dan ruang hidup nelayan di kawasan Kenjeran dan sekitarnya. [rac.why]