DPRD Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menemui mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (29/9) siang. Ia pun memenuhi semua tuntutan yang disuarakan mahasiswa itu.
Tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur itu yakni tolak kriminalisasi aktivis, transparansi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan transparansi anggaran program bea siswa Pemkab Tulungagung.
Bupati Gatut Sunu bersama Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi serta Sekda Tulungagung, Tri Hariadi, sempat menemui mahasiswa pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung. Mereka pun sempat berdialog sembari duduk lesehan di jalan depan kantor wakil rakyat tersebut.
Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Salah seorang mahasiswa tiba-tiba meminta dialog dilakukan di dalam ruang kantor DPRD Tulungagung yang ber-AC. Permintaan tersebut diluluskan dan dialog kemudian berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.
Di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung ini, Bupati Gatut Sunu kembali menyatakan dukungannya terkait tuntutan mahasiswa tentang penolakan kriminalisasi aktivis.
“Saya berkomitmen tidak akan melakukan kriminalisasi aktivis. Terlebih di Tulungagung tidak terjadi kriminalisasi terhadap para aktivis,” tandasnya.
Soal transparansi dana BOS, Bupati Gatut Sunu juga akan memenuhi permintaan mahasiswa pengunjuk rasa. Ia meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan data tentang dana BOS yang dicatat oleh Pemkab Tulungagung pada mahasiswa.
Sebelumnya, Bupati Gatut Sunu meminta pula pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rahadi P Bintara, untuk menjelaskannya. Dalam paparannya Rahadi menyampaikan alokasi dana BOS di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp97,6 miliar untuk dama BOS reguler dan Rp 3,1 miliar untuk dana BOS kinerja.
Sementara itu, terkait transparansi anggaran program bea siswa Pemkab Tulungagung, Bupati Gatut Sunu meminta Kabag Kesra Setda Kabupaten Tulungagung, Makrus Manan, untuk menjelaskannya pula.
Dalam penjelasannya mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup itu menyebut bea siswa untuk mahasiswa baru diberikan Pemkab Tulungagung sejak tahun 2023 lalu.
“Tahun 2023 anggarannya Rp50 juta. Kemudian tahun 2024 sama Rp50 juta. Tahun 2025 menjadi Rp125 juta. Besaran bea siswa yang diterima setiap mahasiswa penerima sebesar Rp2,5 juta per tahun,” bebernya.
Di akhir dialog, Bupati Gatut Sunu menandatangani surat tuntutan yang disodorkan mahasiswa. Para pengunjuk rasa ini pun kemudian meninggalkan Kantor DPRD Tulungagung. (wed.dre)