H Adi Wibowo
Kemiskinan di Kota Pasuruan menunjukkan tren penurunan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utamanya.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2010 tercatat 15,70 ribu jiwa (7,90 persen). Dan, jumlah itu terus menurun hingga 2025 menjadi 12,83 ribu jiwa (6,18 persen).
Pernyataan itu disampaikan oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, saat audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Menurutnya, penurunan kemiskinan berkat sinergi berbagai program dan kolaborasi lintas sektor.
“Angka kemiskinan di Kota Pasuruan berhasil kita tekan. Hal ini wujud dari hasil kerja bersama antara pemerintah, stakeholder hingga masyarakat yang terus bergerak dalam pengentasan kemiskinan,” tandas Mas Adi, sapaan akrabnya, Jumat (26/9).
Menurut Mas Adi, berbagai upaya tengah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan. Mulai dari pemberian bantuan sosial, program grebek stunting, hingga penyediaan Sekolah Rakyat sesuai amanat pemerintah pusat.
“Dan saya bersyukur Kota Pasuruan menjadi uji petik dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan BPK. Tentu pemerintah bekerja atas dasar koordinasi, dan kita juga membuatkan regulasi berkaitan TKPKD,” papar Mas Adi.
Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga menekankan pentingnya peran TKPKD dalam memastikan penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai arah pembangunan.
“Adapun fungsi TKPKD yakni mengoordinasikan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, memantau realisasi program, hingga memastikan kebijakan berjalan selaras dengan RPJMD. Sehingga, program ini tidak tumpang tindih dan hasilnya lebih terukur,” kata Mas Adi.
Mas Adi juga menjelaskan besaran anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Pasuruan pada 2025 untuk penanganan kemiskinan. Yaitu, total anggaran sebesar Rp 103,2 miliar atau 10 persen dari APBD.
Dengan komitmen tersebut, pihaknya optimistis dapat memperkuat koordinasi, mempercepat program pemberdayaan serta memastikan bantuan sosial dan ekonomi tepat sasaran.
“Anggaran ini dijalankan oleh 14 perangkat daerah dengan 79 sub kegiatan yang fokus pada pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan sekaligus penurunan kantong-kantong kemiskinan,” ucap Mas Adi. [hil.gat]