Anggota DPRD Kota Malang, Asmualik
Kota Malang, Bhirawa.
Bonus atlet anggar Kota Malang peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur,, masih juga belum kelar. Kondisi ini,mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Malang.
Anggota Fraksi PKS, Asmualik, menyatakan Pemerintah Kota Malang, harus bersungguh-sungguh memperjuangkan hak para atlet yang telah mengharumkan nama daerah.
Menurutnya, perjuangan atlet tak boleh diabaikan hanya karena persoalan administrasi ataupun masalah organisasi.
“Pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak-hak atlet. Bila di organisasi ada masalah yang menyebabkan atlet kehilangan haknya, maka harus ada alternatif dari pemerintah untuk menunaikan hak atlet, termasuk bonus juga harus diusahakan,”tandas Asmualik Minggu (21/9).
Pihaknya menekankan agar Pemerintah Kota Malang tidak hanya menunggu keputusan dari pusat maupun provinsi.
“Pemkot Malang harus mencari jalan keluar, entah melalui skema anggaran perubahan atau kebijakan lain. Jangan sampai jerih payah atlet yang membawa nama baik Kota Malang diabaikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah keprihatinan publik atas nasib para atlet anggar Kota Malang yang berhasil menyabet delapan medali pada Porprov IX Jatim—terdiri dari tiga emas, tiga perak, dan dua perunggu—namun hingga kini belum mendapatkan bonus dari Pemkot Malang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menjelaskan pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait pemberian bonus. Hal itu lantaran cabang olahraga (cabor) anggar belum tercantum dalam surat resmi KONI Jatim.
Baihaqi menegaskan, Pemkot Malang tetap berkomitmen memberikan apresiasi kepada para atlet. “Kami pikirkan bagaimana langkah ke depan dalam rangka memberikan apresiasi pada cabor anggar yang kemarin sudah luar biasa. Kami bersama KONI sudah memikirkan, nanti akan dibahas,”tukasnya. (mut.hel).