Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pro-Palestina memenangkan voting, didukung super mayoritas diberikan oleh 142 negara (74%) dari keseluruhan negara anggota PBB. Bahkan negara pendukung akan bertambah. Terutama pada saat Sidang Majelis Umum PBB, pekan depan, yang dipimpin Arab Saudi bersama Prancis. Tetapi terdapat 10 negara yang masih menolak Palestina. Maka berarti mayoritas dunia mengakui “Solusi Dua Negara.”
Pengakuan sebagai negara beradaulat dilakukan secara voting. Selain Amerika Serikat, dan Israel, ada 8 negara lain yang menolak. Terutama negara-negara kecil di Samudera Pasifik. Yakni, Palau, Mikronesia, Tonga, dan Nauru. Serta Papua Nugini (tetangga Indonesia). Di Eropa, hanya Hungaria, yang menolak Palestina. Sedangkan di kawasan benua Amerika, terdapat Argentina, dan Paraguay. Umumnya, negara yang menolak disebabkan sifat Hamas, yang lebih sebagai organisasi teroris.
Ironisnya, Hamas, memenangkan Pemilu di Palestina. Artinya, didukung mayoritas rakyat Palestina. Ini yang menyebabkan serangan Isreal dengan dukungan total Trump. Maka pengakuan kepada negara Palestina di Majelis Umum PBB, juga mengutuk serangan Hamas ke Israel (dini hari 7 Oktober 2023). Serangan Hamas ini memicu balasan brutal pasukan Israel, sampai saat ini. Sekitar tiga ribu roket ditembakkan, dan serangan darat.
Korban jiwa mendadak (dalam sehari) di pihak Israel mencapai 1.200 jiwa lebih, terdiri militer, dan sipil. Maka tanggal 7 Oktober 2023, dikenang bagai hari paling berdarah di Israel, setelah tragedi holocaust (mulai tahun 1933 di Eropa). Maka deklarasi pengakuan Palestina oleh Majelis Umum PBB, merekomendasikan persyaratan khusus kepada Hamas. Yakni, penyerahan senjata kepada otoritas Palestina. Juga wajib membebaskan seluruh sandera.
Walau balasan Israel tergolong biada, dan di luar batas kemanusiaan. Seranan Israel telah menjadi invasi (pendudukan), disertai kekejaman genosida. Antara lain menyerang warga sipil, rumah sakit internasional, sekolah, dan tempat ibadah. Bahkan Israel menjadikan pengepungan total (tanpa bahan pangan) wilayah Gaza sebagai metode perang.
Maka Sidang Majelis Umum PBB, juga menyatakan kecaman serangan Israel atas warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. Tak hanya itu, resolusi juga mengecam pengepungan dan kelaparan yang menyebabkan bencana kemanusiaan serta krisis perlindungan. Kecaman itu muncul imbas operasi militer di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 64 ribu warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Sebagian besar wilayah Gaza juga telah rata dengan tanah. Sekitar 2 juta penduduk Gaza telah mengungsi.
Sidang Majelis Umum PBB masih akan berlanjut pada pekan depan. Seluruh dunia masih menunggu proposal lebih berjangka panjang, dan jaminan. Terutama berkait “Solusi dua negara,” yang bisa hidup berdampingan, yang digagas sejak tahun 1993, di Oslo. Kedua negara harus melepas tudingan “terorisme.” Bangsa Eropa (dan Arab) hingga kini masih mel-labeli Israel sebagai teroris. Antara lain berkait peristiwa Lavon, di Mesir, 1954.
Gagasan “Solusi dua negara,” sebenarnya telah ditandatangani oleh kedua negara bertikai. Yakni, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Namun berganti rezim (di Palestina, dan Israel), membuyarkan “Solusi dua negara.” Tetapi mayoritas negara di dunia, sejak lama mengakui Palestina, sebagai negara merdeka, dan berdaulat. Terutama Indonesia.
Dukungan Indonesia pada Palestina, bukan romantisme ke-agama-an (Islam). Melainkan mandatori konstitusi (pembukaan UUD 1945). Serta “balas jasa.” Karena Palestina mendorong kemerdekaan Indonesia, melalui pidato (pernyataan resmi) Mufti Besar Syeh Muhammad Amin al-Husaini. Dukungan disampaikan melalui radio di Berlin.
——— 000 ———