Kota Batu, Bhirawa
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kota Batu harus ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam menjaga stabilitas nasional.
Hal ini menjadi inti dari tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang Raya saat mendatangi gedung DPRD Kota Batu, Senin (15/9) siang. Dan kepada para wakil rakyat ini HMI menyampaikan 8 poin tuntutan untuk ditindaklanjuti DPRD Kota Batu.
Belasan kader HMI yang dipimpin Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdha Idham menyuarakan delapan tuntutan sebagai respon atas fenomena kondisi nasional yang berkembang sejak adanya aksi unjuk rasa berakhir ricuh yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.
Apalagi, kericuhan yanng terjadi telah menyebabkan korban jiwa, dan kerugian material dengan nilai yang cukup fantastis.
“Dan aksi audiensi di DPRD Kota Batu ini merupakan bentuk komitmen HMI dalam mengawal reformasi lembaga negara agar tidak semakin jauh dari cita-cita demokrasi,” ujar Mirdha Idham saat ditemui di gedung DPRD Kita Batu, Senin (15/9).
Ia menjelaskan bahwa pihaknya konsisten menyoroti sejumlah isu dan persoalan penting yang tengah terjadi di negeri ini. Dimulai dari tunturan dilakukannya reformasi DPR dan Polri secara menyeluruh, hingga penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Pengawalan terhadap persoalan nasional ini penting dilakukan agar demokrasi di Republik Indonesia tidak hanya menjadi jargon, melainkan bisa menjadi pelindung hak masyarakat,” Jelas Idham.
Ada delapan poin tuntutan yang disampailan ke DPRD Kota Batu dalam audiensi kemarin. Yaitu, HMI Malang Raya menuntut dilakukannya evaluasi dan reformasi terhadap institusi DPR. Kemudian mereka juga meminta dilakukannya reformasi terhadap institusi Polri.
Adapun sebagai respon terhadap kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu yang disinyalir terpicu oleh aksi atau sikap dari oknum, maka HMI menuntut pencopotan terhadap anggota DPR RI yang dianggap tidak beretika. Kemudian ini harus ditindaklanjuti dengan dilakukannya audit independen keuangan Legislatif.
Adapun berkaitan dengan reformasi Polri, HMI Malang Raya meminta dilakukannya pengusutan pelanggaran HAM oleh aparat, serta pengusutan kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) dan beberapa demonstran selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.
Menanggapi tuntutan ini, juru bicara dari DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan bahwa delapan tuntutan HMI Malang Raya ini akan segeradikomunikasikan dengan Ketua DRPD Batu.
Setelah tahap awal ini selesai dipastikan suara mahasiswa ini akan diteruskan ke DPRD Provinsi dan DPR RI, untuk kemudian disampaikab ke Mendagri.
Khamim juga memberikan apresiasi atas sikap kritis namun tertib yang dilakukan HMI Cabang Malang. Selama penyampaian aspirasi mahasiswa berlangsung tertib tanpa menimbulkan gangguan terhadap institusi, lingkungan sekitar dan masyarakat.
“Aspirasi ini akan diperjuangkan atas nama lembaga DPRD Kota Batu, dan akan kami sampaikan ke instansi yang lebih tinggi,” ujar Khamim.
Selama audiensi berlangsung terjadi dialog terbuka untuk membahas berbagai persoalan politik nasional yang sempat memanas. Khamim memastikan bahwaDPRD Kota Batu selalu terbuka dalam menerima aspirasi dan saran dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.
Hal ini sebagai wujud komitmen untuk memperkuat fungsi representasi rakyat sehingga demokrasi bisa berjalan sehat dan berkualitas. (nas.dre)