Pemprov, Bhirawa
Tim Patroli Air Terpadu Jatim kembali melangsungkan kegiatan Rembuk Lingkungan yang bertempat Balai Dusun Tanjunganom RT. 06 RW. 05 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Selasa (9/9/2025) yang dihadiri oleh 30 pemilik perahu tambangan di sepanjang aliran Kali Surabaya, mulai dari wilayah Wringinanom hingga perbatasan Bambe.
Acara ini difasilitasi oleh Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH) dan Garda Lingkungan, dengan tujuan utama memberikan pemahaman terkait pentingnya pengurusan perizinan perahu tambangan serta peran aktif pemilik perahu tambangan dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Surabaya.
Dalam kegiatan tersebut, para pemilik perahu tambangan diberikan sosialisasi mengenai alur dan prosedur perizinan tambang yang selama ini dirasa cukup sulit diakses. KLH dan Garda Lingkungan berperan sebagai mediator dan pendamping untuk memfasilitasi proses perizinan agar tidak membingungkan dan berbelit.
“Kami tidak hanya menyampaikan pentingnya perizinan, tetapi juga mengajak para pemilik perahu tambangan untuk ikut serta menjaga kebersihan Sungai Surabaya, tidak membuang sampah sembarangan, dan turut mengedukasi masyarakat sekitar,” ujar koordinator Tim Patroli Air Terpadu Jatim yang juga Direktur NGO KLH, Imam Rochani.
Lebih lanjut, dengan terbentuknya paguyuban perahu tambangan di wilayah tersebut, proses koordinasi dan pengurusan izin menjadi lebih mudah. Dalam sosialisasi dijelaskan pula bahwa terdapat dua instansi utama yang terlibat dalam pengurusan izin, yakni Balai Besar dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait kelayakan perahu tambangan dan dermaga.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta, termasuk Kepala Dusun Tanjunganom, Kepala Desa, Ketua Paguyuban Perahu Tambangan, serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta, dan beberapa anggota Tim Patroli Air Terpadu lainnya.
Para peserta menyambut antusias kegiatan ini. Mereka merasa lebih tenang dan nyaman ketika sudah memiliki izin yang sah untuk operasional tambangnya. Selain itu, Kepala Dusun dan Ketua Paguyuban juga menyatakan kesiapan untuk mendampingi warga dalam proses pengurusan izin agar tidak terombang-ambing oleh birokrasi. “Begitu juga kami di KLH akan turut mendampingi agar mereka tidak terombang ambing dalam mendapatkan perizinan perahu tambangan, ” tandas Imam.
Lebih lanjut, Ketua Paguyuban Perahu Tambangan, Ali mengaku pihaknya akan banyak terbantu dan memiliki usaha yang aman jika semuanya bisa mendapatkan perizinan yang jelas. “Kami lebih suka jika usaha memiliki perizinan yang jelas, ” tandas Ali.
Sebelumnya perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyampaikan salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah dampak pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, terutama popok dan pembalut bekas yang mengandung bakteri dan bahan kimia berbahaya.
Sebagai bentuk solusi, masyarakat bersama pemangku kepentingan akan mendorong edukasi kepada warga, khususnya ibu rumah tangga yang tinggal di bantaran sungai. Edukasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya limbah popok, serta mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Langkah nyata juga tengah didorong di tingkat pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mengeluarkan edaran untuk mengurangi penggunaan popok sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surabaya telah memulai kampanye penggunaan popok kain yang dapat dicuci ulang. Selain itu, muncul juga inovasi seperti daur ulang popok menjadi media tanam, khususnya untuk wilayah yang minim lahan.
Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, hingga sektor pertanian. Tujuan akhirnya adalah menjaga kelestarian air sungai sebagai sumber daya vital bagi wilayah hilir, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya. [rac]