Kota Probolinggo, Bhirawa
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi teknis mengenai progres operasional dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di lima kabupaten/kota di Jawa Timur, Selasa (2/9).
Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari ruang Command Center Kantor Wali Kota.
Bertindak sebagai moderator, M Saleh Nugrahadi dari Kemenko Pangan RI menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penguatan koperasi. “Koordinasi harus terbangun, baik dalam operasionalisasi, akses pembiayaan, hingga digitalisasi proses bisnis,” jelas Saleh.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Sugeng Santoso, menambahkan bahwa program Koperasi Merah Putih tidak hanya membentuk koperasi baru, tetapi juga memperkuat kelembagaan koperasi yang sudah ada.
“Kami ingin koperasi yang berjalan bisa menjadi pusat pelatihan dan mendapatkan pendampingan,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, Catur Sarwanto, menyoroti pentingnya pendataan koperasi. Menurutnya, dari enam wilayah yang menjadi sasaran program, masih ada 268 Koperasi Merah Putih yang belum disurvei. “Survei ini menjadi dasar pemantauan dan evaluasi agar koperasi lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan koperasi sebagai solusi kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan rencana distribusi beras SPHP melalui koperasi dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.
“Di Kota Probolinggo ada 29 Koperasi Merah Putih yang sudah terdaftar secara administrasi. Kendala memang ada, terutama soal permodalan. Namun pemerintah akan terus mencari strategi agar koperasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan koperasi harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. “Dengan koperasi, akses beras murah lebih mudah, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan,” pungkas Aminuddin. [fir.gat]