DPRD Sumenep, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025.
Tujuh fraksi yang ada di legislatif tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun dari reses yang dilaksanakan pada tanggal 22-29 Agustus mencakup isu strategis mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti lambannya penanganan kasus luar biasa (KLB) campak yang memuncak pada Juli-Agustus. PKB juga menekankan distribusi pupuk dan pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan, khususnya di Kecamatan Giligenting.
“Terkait dengan penanganan KLB Campak, Respon pemerintah daerah terkesan lambat. OPD harus lebih cepat hadir di tengah masyarakat,” kata Juru Bicara PKB, M. Muhri, Selasa (02/09).
Fraksi Partai NasDem menuntut percepatan aliran listrik di kepulauan serta pelaksanaan konsisten Perda Perlindungan Nelayan. Selain itu, NasDem mengusulkan evaluasi regulasi Pilkades yang dinilai merugikan calon non-petahana.
Sedangkan Fraksi PAN menilai pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, sehingga dibutuhkan strategi terukur. PAN juga memperingatkan bahaya narkoba yang merambah kepulauan serta meminta BNNK dan aparat memperketat pengawasan Pelabuhan.
“Pemerintah daerah harus mengambil langkah holistik terkait berbagai persoalan di masyarakat,” kata Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar hasil reses tidak sekadar formalitas. Sebab, sesuai hasil reses PDIP, kebutuhan perbaikan jalan poros di Mandala Dungkek, transportasi laut, tambahan daya listrik di Rubaru, serta dukungan permodalan bagi UMKM dan kelompok tani.
“Aspirasi masyarakat ini harus ditindaklanjuti dengan nyata, bukan sebatas kami laporkan di rapat paripurna,” jelas juru bicara PDIP, Abd. Rahman.
Fraksi Demokrat kembali menyoroti kasus campak yang menelan 17 korban jiwa. “Ledakan kasus campak ini bukti kelalaian pencegahan sejak dini,” tegas Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi.
Demokrat juga menuntut pemerataan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak di Lenteng, Pragaan, Batuputih, hingga akses menuju Pantai Lombang.
Fraksi Gerindra-PKS menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Permasalahan yang diangkat meliputi jalan rusak, keterbatasan air bersih, layanan kesehatan, hingga akses listrik.
Fraksi ini juga mengusulkan penyediaan ambulans laut, beasiswa untuk siswa kurang mampu, serta strategi pengendalian inflasi melalui penguatan UMKM.
“Ini merupakan persoalan klasik yang harus segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti minimnya fasilitas pesantren dan madrasah. Pemerintah harus memberikan dukungan infrastruktur, beasiswa santri, dan penguatan ekonomi berbasis pesantren.
“Layanan kesehatan ibu dan anak serta distribusi pupuk harus merata untuk petani kecil. Pemenuhan fasilitas pondok pesantren juga tidak kalah pentingnya,” kata jubir Fraksi PPP.
Sesuai laporan hasil reses, seluruh fraksi sepakat peningkatan infrastruktur segera dilakukan. Sebab, aspirasi masyarakat tersebut diharapkan benar-benar diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. [sul.dre]