Bojonegoro, Bhirawa
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025, Senin (26/8), di Aula Rapat Mliwis Putih.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, akademisi, media, komunitas, serta masyarakat pengguna layanan. Kegiatan FKP diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP.
Forum ini menjadi wadah dialog dua arah antara penyelenggara layanan dengan masyarakat guna menyerap aspirasi, menyosialisasikan standar layanan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Subagyo, menyampaikan bahwa FKP bukan hanya forum pengawasan, tetapi lebih dari itu, merupakan ruang partisipatif untuk menyusun pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Layanan publik yang kami kelola seperti pemanfaatan ruang rapat Mliwis Putih, penyewaan Gedung Maharani, kunjungan ke Coworking Space EJSC, dan peminjaman ruang kelas hanya akan bermanfaat bila dikelola dengan baik dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum ini, Bakorwil II Bojonegoro berharap dapat menghimpun masukan strategis untuk penyempurnaan standar pelayanan, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka dan profesional.
FKP tahun ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, unsur akademik, media, dan elemen masyarakat sipil.
Hasil diskusi dan rekomendasi yang muncul dari forum ini akan menjadi bahan penting dalam evaluasi serta penyesuaian kebijakan pelayanan publik di tahun-tahun mendatang.
Kegiatan ditutup dengan pernyataan resmi pembukaan FKP oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro, yang berharap agar forum ini dapat menjadi salah satu pilar penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. [bas.dre]