Bondowoso, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjukkan keseriusan dalam membangun masa depan generasi muda melalui peluncuran dua inisiatif strategis, yakni Program Anti Perkawinan Anak dan Aplikasi Perlindungan Anak.
Diketahui program dan aplikasi tersebut diperkenalkan dalam ajang Forum Technical Working Group (TWG) Multipihak 2 yang digelar di Aula Pengadilan Agama Bondowoso, Rabu (21/8).
Forum ini menjadi panggung sinergi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga peradilan, organisasi perempuan, hingga masyarakat sipil.
Tujuannya jelas: mempercepat terwujudnya Bondowoso sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang berkelanjutan.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid,, menegaskan pentingnya langkah bersama dalam memastikan hak-hak anak dipenuhi secara menyeluruh.
“Apa yang kita lakukan ini merupakan langkah konkret yang akan mendukung status Bondowoso sebagai Kota Layak Anak (KLA),” paparnya.
Komitmen tersebut kata dia, ditandai dengan peluncuran dua program unggulan yang dirancang untuk mencegah perkawinan usia dini serta memperkuat sistem perlindungan anak di Bondowoso.
Melalui pendekatan teknologi dan edukasi berbasis komunitas, pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi tumbuh kembang anak.
“Program ini merupakan bagian dari visi jangka panjang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” tegas Bupati Hamid.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan capaian KLA tingkat Utama dalam waktu dekat, dengan menjadikan Forum TWG Multipihak sebagai wadah koordinasi dan evaluasi rutin antar stakeholder.
“Peningkatan status KLA bukan sekadar penghargaan, tetapi cerminan keberhasilan bersama dalam membangun masa depan anak-anak Bondowoso. Mari kita terus bersinergi, memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Mahfudin, Ketua Tim Penggerak PKK, Khodijatul Qodriyah, serta Kepala Dinas Sosial P3AKB, yang menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AKB Anisatul Hamidah, menyampaikan bahwa sejak tahun 2022 pihaknya telah menjalin kerja sama multipihak dengan Pemkab Bondowoso. Kolaborasi ini mencakup pendampingan anak serta penguatan program Power to Youth, termasuk memaksimalkan peran anak muda dalam pembangunan sosial.
Kata dia, angka perkawinan anak di Bondowoso menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, pihaknya tetap berkomitmen dalam memberikan bimbingan perkawinan bagi anak-anak yang berisiko menikah di usia dini, serta memberikan pendampingan kepada anak maupun keluarga yang menghadapi gejala perceraian.
“Kami terus mengupayakan bimbingan perkawinan dan pendampingan menyeluruh bagi anak-anak, termasuk juga pasangan yang sudah menikah namun mengalami permasalahan rumah tangga, apalagi jika melibatkan anak di dalamnya,”terangnya. [san.gat]