Kota Batu, Bhirawa
Petani dan pelaku UMKM di Kota Batu mendapatkan angin segar untuk mendapatkan fasilitas dalam mendukung usaha mereka. Hal ini menyusul tercapainya kemufakatan antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan APBD-Perubahan tahun 2025.
Dalam memberikan fokus anggaran untuk ekonomi kerakyatan, baik Eksekutif maupun Legislatif langkah konkret dengan merealisasikan target melalui pembangunan laboratorium pertanian. Kemudian P-APBD tahun ini juga fokua menyalurkan bantuan permodalan bagi UMKM.
“Dan yang tak kalah penting, kita juga menambah insentif bagi tenaga keagamaan dan keamanan sebagai penjaga harmoni sosial,” ujar Nurochman, Wali Kota Batu, Selasa (29/7).
Di sektor pertanian, akan mengoptimalkan laboratorium dan pelatihan Integrated Farming. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai tambah produk petani.
Selain itu pemkot juga menyasar isu lingkungan hidup berkelanjutan, terutama tantangan mengelola sampah mulai hulu hingga hilir.
Dalam hal ini akan digencarkan sosialisasi pilah sampah, pembangunan big composter.
“Kita akan mengoptimalkan penanganan residu melalui mesin incinerator, serta mendorong desentralisasi pengelolaan sampah,” tambah Wali Kota.
Dan dengan menyandang status sebagai Kota Wisata, pemkot akan memperkuat potensi unggulan daerah. Di sektor ini yang menjadi pilar utama meliputi, pariwisata, pertanian, dan UMKM.
Pengembangan desa wisata berkelanjutan bakal didorong agar terus berkembang serta menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang inklusif.
Inovasi lokal juga bakal dipacu agar membuka peluang lapangan kerja lebih luas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk percepatan pencapaian program-program prioritas, Wali Kota menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar senantiasi berinovasi meningkatkan kinerja untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Jajaran perangkat daerah juga diminta segera menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen administrasi secara lengkap agar program kegiatan dapat berjalan optimal.
“Dengan langkah ini diharapkan pengadaan barang dan jasa segera dimulai sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan tepat waktu. Dengan demikian ini akan mampu mendorong peningkatan serapan anggaran serta pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2025,” harap pria yang biasa disapa Cak Nur ini.
Dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, katanya, akan dapat memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk lokal Kota Batu.
Dan ini merupakan komitmen Pemkot Batu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Diketahui, dalam persetujuan P-APBD 2025 menetapkan sisi pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,095 triliun. Angka ini mengalami kenaikannya sebesar Rp3,8 miliar dari APBD murni sebesar Rp1,092 triliun.
Sementara pada sisi belanja daerah berkurang sebesar Rp6,35 miliar. Dari APBD murni yang semula sebesar Rp1,246 triliun diproyeksikan menjadi Rp1,240 triliun. Pada sisi pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp144,1 miliar. Angka inj berkurang sebesar Rp10,17 miliar dari yang ditetapkan pada APBD 2025 sebesar Rp154,30 miliar.
Saat ini Raperda P-APBD 2025 Kota Batu sedang dievaluasi di Pemerintah Provinsi Jatim. Raperda ini bakal diuji kesesuaiannya terhadap sejumlah aspek strategis. Meliputi, perubahan RKPD Kota Batu tahun 2025, RPD Kota Batu 2023-2026 hingga rancangan akhir RPJMD Kota Batu 2025-2030.
“Mudah-mudahan dengan disetujuinya Raperda Perubahan APBD Kota Batu tahun 2025 dapat menghasilkan profil anggaran yang partisipatif, akuntabel dan berorientasi kepada kepentingan rakyat,” tandas Cak Nur. [nas.gat]