Kota Batu, Bhirawa
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto telah memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU). Kordinasi penting dilakukan untul penguatan UMKM, serta membentuk sinergitas produk lokal di ritel modern.
Dan hal ini menyusul telah terbentuknya 24 Kopersi Merah Putih (KMP) di Kota Batu, dan sekaligus membantunya bisa menjadi sarana bagi warga pedesaan dalam membangun kemandirian ekonomi.
Heli menekankan pentingnya kolaborasi antar-SKPD di Kota Batu untuk memastikan program-program Pemkot Batu dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dengan mudah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program, terutama yang berkaitan dengan TJSLBU, UMKM, dan pemasaran produk lokal benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya, Kamis (24/7).
Ia menegaskan tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinkronisasi. Selain itu Wawali juga menegaskan pentingnya efisiensi proses birokrasi guna meminimalisir waktu tunggu masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Kita harus memastikan bahwa setiap prosedur dibuat se-efisien mungkin. Masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama hanya karena proses yang berbelit-belit,”tegas Heli. Dan hal ini menjadi komitmen Pemkot Batu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Dan dengan telah terbentuknya 24 KMP di Kota Batu jangan sampai menjadi formalitas administratif atau pelengkap laporan. KMP di Kota Batu harus bisa menjadi sarana atau alat perjuangan masyarakat pedesaan/ kelurahan dalam membangun kemandirian ekonomi.
Ditambahkan Wali Kota Batu, Nurochman bahwa pembentuk 24 KMP ini menjadi upaya konkret untuk mengurangi kesenjangan, membuka akses modal, memperkuat pasar lokal. Dengan demikian akan membantu pemkot dalam menyiapkan SDM masyarakat untuk menyongsong transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita telah berhasil menuntaskan pendirian Koperasi Merah Putih di 24 desa dan kelurahan di Kota Batu. Artinya Batu menjadikan daerah dengan capaian 100 persen dalam program nasional penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa,” ujar Nurochman.
Ia menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar struktur ekonomi, tetapi alat perjuangan masyarakat dalam mengakses keadilan ekonomi. Selain itu koperasi juga tidak hanya menjadi formalitas administratif atau pelengkap laporan.
Tetapi KMP di Kota Batu harus menjadi alat perjuangan masyarakat desa dan kelurahan dalam membangun kemandirian ekonomi. Karena KPM merupakan instrumen demokratis yang menyatukan potensi masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Seluruh koperasi Merah Putih ini milik rakyat. Ini bukan milik segelintir elite, ini milik petani, pedagang kecil, pemuda desa, pelaku UMKM, dan seluruh warga yang ingin tumbuh bersama. Prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar koperasi adalah nilai yang telah hidup sejak lama di masyarakat kita,” tandas Wali kota. [nas.gat]