Sumenep, Bhirawa
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin menyampaikan, perubahan APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah yang terjadi sepanjang tahun berjalan.
“Pembahasan APBD Perubahan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merespons perkembangan aktual, termasuk kebutuhan mendesak dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat,” kata Zainal Arifin, Senin (14/07).
Menurutnya, pembahasan Raperda tersebut dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak 11 hingga 13 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah penekanan agar perubahan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam laporan Badan Anggaran disebutkan, target pendapatan setelah perubahan APBD 2025 direncanakan sebesar Rp2.444.877.909.383,02, atau mengalami penurunan sebesar Rp148.708.858.774,98 dari anggaran sebelumnya.
Sisi belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Anggaran belanja pada perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp2.704.669.769.315,95, atau berkurang sebesar Rp134.673.488.554,05 dibandingkan anggaran awal.
“Kalau ada perubahan anggaran, itu kami sesuaikan dengan kondisi terkini,” ucapnya.
Untuk sisi pembiayaan, lanjutnya, penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan menjadi Rp259.791.859.932,93, naik sebesar Rp14.035.370.220,93 dari proyeksi awal.
Angka tersebut sebanding dengan pengeluaran pembiayaan netto yang juga sebesar Rp259.791.859.932,93, sehingga tidak menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah perubahan.
“Penambahan maupun pergeseran program dan kegiatan dalam perubahan APBD 2025 difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat. Beberapa sektor prioritas antara lain peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta efisiensi operasional perangkat daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut politisi PDIP ini mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Sumenep benar-benar menjaga komitmen yang telah dibangun bersama dengan legislatif. Tujuannya, agar seluruh program yang telah direncanakan dalam perubahan APBD 2025 dapat direalisasikan secara optimal.
“Semoga apa yang telah kita susun dan bahas bersama ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. [sul.dre]