Kegaduhan SPMB makin terasa di berbagai daerah. Semakin banyak ibu-ibu mendatangi sekolah 9SMPN dan SMAN). Sebagian Kepala Dinas di kabupaten dan kota, menambah kuota rombel (rombongan belajar). Pada jenjang SMAN (dan SMKN) juga terjadi penambahan kapasitas murid dalam satu kelas sekolah negeri. Bagai sapu bersih calon murid. Namun penambahan rombel terasa terdapat mens rea yang patut diwaspadai. Termasuk kemungkinan “jual-beli” kursi, terutama pada tingkat SMP dan SMA.
Beberapa sekolah negeri di seantero pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur), patut disidik aparat penegak hukum. Karena modus “jual-beli” kursi, sangat sederhana, dengan menambah jumlah murid setiap kelas. Juga tergambar dalam kegelisahan orangtua murid sudah disampaikan kepada Kepala Sekolah (negeri) di berbagai jenjang. Terutama berkait jalur Zonasi, dan Prestasi.
Logikanya, jalur Zonasi juga mempertimbangkan prestasi (nilai). Artinya, jika memiliki jarak yang sama, maka yang dipilih nilai lebih tinggi. Begitu pula jalur Prestasi, juga mempertimbangkan zonasi. Jika memiliki nilai prestasi yang sama, maka yang dipilih adalah calon murid terdekat secara zonasi. Pertimbangan logika sesunggguhnya mudah. Tetapi mudah pula “diakali.” Berburu sekolah negeri, karena murah (dibiayai pemerintah).
Namun Kementerian Pendidikan sudah meng-antisipasi dugaan penyelewengan SPMB, terutama “jual-beli” kursi. Antara lain bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri, dan Ombudsman RI. Forum pengawasan juga mewaspadai kecurangan pemalsuan domisili yang biasa dilakukan orangtua murid. Berbagai penyimpangan model penerimaan murid baru (PPDB) menjadi “kaca benghala” yang akan dicegah berulang pada SPMB 2025.
Bagai gayung bersambut, pihak sekolah juga mulai “membuka lapak” penjualan jatah kursi. Jumlah murid bisa bertambah dengan “kontribusi” imbalan untuk rombongan belajar (rombel, dalam satu kelas). Sejak tahun ajaran 2022, pasca pandemi, sekolah negeri dituding melakukan “sapu bersih” murid. Sampai sekolah swasta paceklik murid, terutama tingkat SD. Namun di Jombang, Jawa Timur, terdapat SD Negeri yang paceklik murid. Yang mendaftar hanya 2 orang calon murid.
Ironisnya, kekurangan murid terjadi di tengah kota. Konon, kalah bersaing dengan SD Islam, dan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD). Terutama dengan keunggulan Pelajaran agama, dan hafalan AlQuran. Secara umum, paceklik murid tidak bisa dianggap sepele. Karena angak putus sekolah pada Tingkat SD, masih sebanyak 38.540 anak. Nelangsa-nya, mayoritas (53,31%) putus sekolah Tingkat SD, berada di kelas I, sebanyak 16.826 anak. Disusul kelas V (11,92%). Terutama paling banyak murid SD Negeri.
Berdasar catatan Kementerian Dikdasmen, propinsi dengan angka putus sekolah SD paling banyak, berada di Jawa Barat (3.411 anak), disusul Sumatera Utara (1.555 anak). Jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) di Indonesia pada tahun ajaran 2024/2025 sekitar 23,93 juta siswa. Data ini mencakup siswa SD negeri dan swasta, wajib menjadi pencermatan seksama seluruh Bupati, dan Walikota. Berdasar tugas kongruen pemerintahan, jenjang SD, dan SMP menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, dan Kota.
Pemerintah Daerah juga wajib melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pendidikan Dasar, yang harus dibiayai pemerintah. MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan tiga pemohon per-orangan. MK berpandangan “pembatasan pembiayaan hanya untuk sekolah negeri menciptakan kesenjangan akses, terutama karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.” Maka yang gratis, bukan hanya sekolah negeri. Melainkan juga swasta.
Keputusan MK niscaya akan meng-akhiri perburuan kursi sekolah dalam SPMB tingkat SD, dan SMP sederajat. Karena seluruh sekolah telah dibiayai pemerintah.
——— 000 ———