DPRD Surabaya, Bhirawa
Pembongkaran sebuah bangunan berarsitektur Eropa di kawasan Jalan Darmo, Surabaya, berbuntut panjang. Komisi D DPRD Kota Surabaya langsung bereaksi keras lantaran bangunan tersebut berada di kawasan yang sejak 1998 sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
Rapat Koordinasi yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir pada Kamis (26/6/2025) memunculkan berbagai kritik tajam kepada pemerintah kota dan pihak-pihak terkait.
Anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan pembongkaran tersebut adalah pelanggaran serius.
Meski bangunannya memang tidak masuk dalam daftar bangunan cagar budaya, namun lokasi yang menjadi kawasan cagar budaya tetap memiliki perlindungan hukum yang kuat.
“Cagar budaya itu bukan cuma benda atau bangunan, tapi juga kawasan. Ini sudah jelas dilanggar. Pemilik bangunan tidak punya izin pembongkaran, tidak ada rekomendasi dari Dinas Perumahan, tidak ada izin dari DPMPTSP, bahkan tidak ada konsultasi ke Tim Ahli Cagar Budaya (TACB),” tegasnya.
Michael memperingatkan bahwa jika pelanggaran seperti ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk. Ia mengungkap bahwa ada dua bangunan lagi di kawasan tersebut yang sudah diincar jadi industri food and beverage.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, kawasan bersejarah kita bisa habis satu per satu,” tandasnya.
Ia juga mendorong Pemkot Surabaya untuk segera membentuk Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya (TPKCB) yang berisi ahli arsitektur, sejarah, arkeologi, dan teknik sipil. Selain itu, ia meminta percepatan pengesahan Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya.
“Selama ini tidak ada sanksi yang benar-benar tegas. Harus ada daya pukul hukum yang bisa memberi efek jera,” pungkasnya.
Senada, Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, turut menyuarakan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa pembongkaran tersebut jelas menabrak aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
“Sebelum ada pembongkaran, harus ada izin wali kota dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya. Tapi faktanya, mereka cuma punya SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota), itu tidak cukup. Ini jelas pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia menilai Pemkot kecolongan karena pembongkaran sudah berjalan sebelum izin lengkap. Perwakilan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Heri Purwadi, mengakui ada kelemahan dalam pengawasan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun data digital kawasan cagar budaya.
“Nantinya siapapun bisa mengakses, klik peta digital dan tahu mana saja kawasan cagar budaya beserta status bangunannya,” ujarnya. Heri juga mengakui perlunya peningkatan pengawasan, bahkan sampai patroli dini hari demi menjaga kawasan heritage tersebut.
Dari Bappedalitbang, Fajar mengaku pihaknya ikut kecolongan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kawasan cagar budaya harus mengikuti tahapan yang ketat.
“Sayangnya, kejadian ini harus jadi pelajaran. Ke depan, tidak boleh lagi terjadi. Apalagi, kawasan itu sudah jelas diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2023,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya, Retno Hastijanti, menegaskan bahwa persoalan ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bangunan tua dan bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
“Tidak semua bangunan kuno otomatis jadi cagar budaya. Penetapan itu ada prosesnya, harus ada nilai sejarah, budaya, atau arsitektur. Tapi bila hanya berada di kawasan pun semestinya tetap punya perlindungan hukum,” ujarnya.
Retno menambahkan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi membuat pelanggaran semacam ini kerap terjadi. Ia menegaskan pentingnya monitoring ketat dan adanya edukasi kepada masyarakat dan pemilik bangunan. [dre.hel]