Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Jombang, Jumat (27/06). foto: arif yulianto/bhirawa.
Pemkab Jombang, Bhirawa.
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, meninjau kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung yang berada di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jum’at (27/06).
Kunjungan Gubernur Jatim ini merupakan bagian dari persiapan menjelang peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025 mendatang.
Di lokasi, Gubernur Khofifah meninjau proses rehabilitasi dan renovasi bangunan yang akan difungsikan sebagai ruang belajar serta asrama bagi para calon siswa Sekolah Rakyat.
Khofifah menjelaskan, dari total 19 lokasi yang akan memulai program Sekolah Rakyat di Jatim, salah satunya adalah di Jombang.
“Insya Allah Jawa Timur siap dengan 19 lokasi,” kata Gubernur Khofifah.
“Di Jombang ini akan dibuka 4 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 2 rombel untuk tingkat SMP dan 2 rombel untuk SMA, masing-masing rombel berisi 25 siswa. Jadi totalnya ada 100 siswa,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat ini nantinya bakal menerapkan sistem ‘boarding school’, atau sekolah berasrama.
Dinas Sosial Kabupaten Jombang telah melakukan pertemuan dengan calon siswa dan calon orang tua siswa untuk menjelaskan mekanisme dan proses pembelajaran yang akan diterapkan.
Gubernur Jatim menambahkan, saat ini pembangunan di berbagai daerah masih berupa renovasi, termasuk di Jombang.
Namun, ke depan, Pemerintah Pusat akan membangun gedung permanen berdasarkan desain yang telah disetujui oleh Presiden RI.
Dikatakannya, Bupati Jombang juga telah menyampaikan sudah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare jika nantinya akan dibangun gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Jombang.
Sementara mengenai kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), Gubernur Jatim memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik dan kepegawaian akan berasal dari Kementerian Sosial.
Proses rekrutmen bakal dilakukan oleh pemerintah pusat, dan seluruh pegawai yang bertugas merupakan pegawai Kementerian Sosial.
“Untuk guru dan pegawai semua dari Kementerian Sosial, jadi dari pusat langsung,” tandas Gubernur Jatim.(rif.hel)