Dewan Minta Evaluasi Total Kemanan Siber Pemerintah
Surabaya, Bhirawa
Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Saat berita ini diturunkan, pihak Pmeprov menyatakan telah mengatasi serangan peretasan tersebut.
Dikonfirmasi langsung, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur , Adhy Karyono memastikan bahwa situs resmi Diskominfo Jatim telah kembali man dan dapat diakses seperti biasa.
“Sudah aman, tadi kami cek langsung (website Dsikominfo Jatim ,red) telah pulih dan normal kembali,” terang Sekda Adhy Karyono langsung kepada Bhirawa melalui jaringan pribadi.
Memang sempat terjadi serangan siber terhadap website resmi Diskominfo Jatim, dan membuat geger geger publik setelah muncul berita berjudul “Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah” yang tayang selama beberapa jam sebelum akhirnya dihapus.
Peristiwa peretasan ini terjadi pada Rabu (25/6/2025) dan langsung mendapat perhatian dari Diskominfo Jatim.
Sebelumnya , Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan adanya serangan hacker tersebut.
“Terima kasih atas informasinya. Saat ini sedang proses tracing dan perbaikan. Website kami di-hack. Maturnuwun,” kata Sherlita saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (25/6).
Sebelum dihapus, berita hoaks tersebut sempat beredar melalui tangkapan layar yang menyebar di media sosial. Saat ini, laman resmi Diskominfo Jatim tampak dalam proses pemulihan.
Diskominfo memastikan tengah berkoordinasi dengan tim keamanan siber untuk menelusuri sumber serangan dan menutup celah keamanan pada sistem mereka.
Peretasan situs pemerintah seperti ini bukan pertama kali terjadi. Para ahli keamanan siber mengingatkan bahwa sistem digital milik pemerintah memang menjadi target empuk bagi pihak yang ingin menyebarkan hoaks, merusak reputasi, atau sekadar unjuk kemampuan.
Hingga berita ini diturunkan, proses perbaikan sistem masih berlangsung dan pelacakan terhadap pelaku peretasan terus dilakukan.
Sementara terkait serangan siber ini, DPRD Jatim meminta agar pihak Pemprov khususnya Diskominfo Jatim melakukan evaluasi total atas sistem keamanan siber milik pemerintah daerah.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Erick Komala, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak dilakukan evaluasi total sistem keamanan siber pemerintah daerah.
“Kejadian ini menunjukkan masih adanya celah serius pada sistem keamanan siber yang harus segera dibenahi secara menyeluruh dan sistematis,” tegas Erick saat dikonfirmasi Bhirawa, (25/6).
Menurut Politikus PSI ini, sistem informasi milik pemerintah daerah seharusnya memiliki standar keamanan tinggi. Mengingat data yang dikelola berisi informasi strategis, termasuk data publik dan institusi pemerintahan.
Menurut Erick, ada beberapa catatan penting terkait insiden peretasan ini. Pertama, evaluasi total sistem keamanan.
“Diskominfo Jatim harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan, server, dan seluruh sistem informasi yang digunakan,” terangnya.
Kedua, lanjut dia, transparansi dan tanggung jawab ke publik. Dimana, Diskominfo wajib menjelaskan kepada publik dampak dari peretasan ini. Termasuk mengungkap apakah ada kebocoran data bersifat pribadi maupun strategis.
“Segera koordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Aparat Penegak Hukum. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus segera berjalan,” ungkapnya.
Di samping itu, kata dia, perkuat keamanan Siber, Jadi Prioritas Anggaran. “Keamanan digital harus jadi prioritas. Kami di DPRD Jatim siap mendukung penambahan alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM keamanan teknologi informasi,” tegas Erick.
Erick menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat, tidak sekadar menunggu hasil investigasi.
“Kami di Komisi A DPRD Jatim akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan aman, transparan, dan terpercaya,” pungkasnya. [geh.gat]