Rachmad Wagejanto
Pemkab Bojonegoro, Bhirawa.
Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro terus mendorong penguatan peran kader stunting dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Jawa Timur. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi bertajuk “Pemberdayaan Kader Stunting Guna Optimalisasi Penanganan Stunting di Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Tahun 2025” yang digelar diruang rapat mliwis putih Bakorwil Bojonegoro pada 3 Juni 2025.
Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo diwakili Kepala Bidang Kemasyarakatan, Rachmad Wagejanto, menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia, karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi penerus bangsa.
“Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting nasional tercatat 21,5%, masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021,” ujar Rachmad dalam sambutannya.
Meski angka di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren positif yakni penurunan dari 19,2% (2022) menjadi 17,7% (2023) namun capaian ini belum merata. Beberapa kabupaten seperti Lamongan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, sedangkan daerah lain seperti Mojokerto dan Gresik justru mengalami peningkatan.
Rachmad menekankan bahwa upaya penanganan stunting perlu dilaksanakan secara masif, terintegrasi, dan kolaboratif lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, termasuk tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan.
Dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang 7 Mei 2025 dan Kabupaten Tuban 20 Mei 2025, Bakorwil mencatat sejumlah praktik baik di lapangan. Di Jombang, pendekatan berbasis komunitas diterapkan melalui pemberdayaan kader Posyandu, pondok pesantren, dan sekolah.
Sedangkan Tuban menunjukkan sinergi antar instansi melalui edukasi kesehatan reproduksi, pelatihan lintas sektor, serta usulan surat edaran bersama yang menyasar remaja putri dan orang tua balita.
“Kami melihat peran Kementerian Agama sangat strategis dalam edukasi bahaya pernikahan dini dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah di sekolah-sekolah,” tambah Rachmad.
Sementara itu, Afidah Andani, SKM, Administrator Kesehatan Ahli Pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, menekankan pentingnya Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting.
Rakor dan Sinkronisasi bertajuk “Pemberdayaan Kader Stunting Guna Optimalisasi Penanganan Stunting di Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Tahun 2025” yang digelar diruang rapat mliwis putih Bakorwil Bojonegoro pada 3 Juni 2025.
Menurutnya, Posyandu memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian imunisasi, vitamin A, hingga edukasi PMBA dan penyuluhan pada kelas ibu hamil serta pemberian tablet tambah darah kepada remaja.
Melalui forum ini, Bakorwil Bojonegoro berharap agar seluruh pihak dapat menyatukan langkah dalam memperkuat struktur kelembagaan dan memperluas jangkauan kader stunting di seluruh pelosok wilayah kerja.
Penanganan stunting, menurut Rachmad, tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan semata, namun merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat. [bas.dre]