Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membuka lelang jabatan untuk mengisi kekosongan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Kepala Perangkat Daerah (PD).
Kekosongan ini merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan yang sesuai aturan, bukan karena birokrasi yang tidak berjalan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa proses pengisian Sekda dan Kepala PD harus melalui tahapan pengosongan jabatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemilihan atau lelang.
“Dalam hal pengisian Sekda, dalam hal pengisian Kepala Dinas itu harus kosong dulu. Kalau tidak kosong ya tidak bisa dipilih,” jelas Wali Kota Eri, Senin (2/6/2025).
Ia menambahkan, untuk mengisi jabatan Sekda yang baru, posisi lama harus dikosongkan terlebih dulu. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem lelang jabatan, di mana prosesnya baru bisa dimulai ketika posisi tersebut sudah benar-benar tidak terisi.
“Ketika masih ada orangnya, tidak boleh dilelang. Tidak boleh di isi, kecuali berputar, itu aturannya begitu,” imbuhnya.
Sedangkan, terkait kemungkinan rotasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi dinas-dinas yang kosong, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa jumlah pejabat eselon II yang terbatas menjadi kendala.
“Pelantikan sudah dilakukan untuk menempatkan eselon II ini. Ketika sudah sesuai dengan penempatan asesmen maka dia berputar, yang kosong lainnya akan kita lakukan lelang,” terangnya.
Wali Kota Eri menyatakan bahwa lelang jabatan Sekda menjadi prioritas utama. Ia mencari calon Sekda yang tegas dan berani memberantas premanisme serta juru parkir (jukir) liar.
“Yang pasti akan lelang Sekda dulu ya. Sekda dulu kita lelang setelah itu baru Kepala OPD,” katanya.
Permohonan untuk lelang Sekda sudah diajukan kepada Gubernur Jawa Timur hari ini, Senin (2/6/2025), dan ia berharap seleksi Sekda dapat segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Siapapun boleh mendaftar, baik dari dalam maupun lingkungan Pemkot Surabaya, silahkan mendaftar,” ungkapnya.
Ia juga berbagi pengalaman sebelumnya saat membuka lelang Kepala PD, di mana banyak pendaftar dari eselon III dan camat. Namun, setelah melalui tes langsung dan pertanyaan kritis, banyak yang mengundurkan diri.
“Proposalnya ditarik semua, mundur semua, tidak ada yang berani ternyata,” ceritanya.
Untuk seleksi Sekda, Wali Kota Eri memastikan prosesnya akan kembali disiarkan melalui YouTube, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kemampuan para calon.
Wali Kota Eri Cahyadi berharap pembukaan seleksi Sekda dapat dilakukan pada pekan ini.
“Semua orang akan tahu kemampuan para calon yang mendaftar Sekda. Harus siap juga dengan pertanyaan kritis-kritis dari pansel dan termasuk saya, di nilainya di depan masyarakat secara langsung karena disiarkan lewat YouTube. Semoga pembukaannya minggu ini ya, dan saya berharap banyak yang mendaftar,” pungkasnya.
Soroti Proses Seleksi Sekda Kota Surabaya
Rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan menyiarkan secara langsung proses seleksi terbuka bagi calon Sekretaris Daerah (Sekda) bukanlah satu-satunya jaminan tranparansi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Dia menekankan bahwa dalam proses seleksi tersebut harus benar-benar objektif dan bebas dari intervensi politik.
“Kami apresiasi niat Pemkot menyiarkan langsung proses seleksi Sekda. Tapi yang perlu diawasi bersama adalah agar keterbukaan ini tidak hanya jadi tontonan tanpa kontrol. Transparansi tidak berhenti di layar, tapi menyentuh substansi seleksi yang objektif dan bebas dari kepentingan,” tegasnya, Selasa (3/6/2025).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan bahwa jabatan Sekda merupakan posisi kunci dalam struktur birokrasi Kota Surabaya, karena berperan sebagai motor utama dalam memastikan sinkronisasi program antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, integritas, kapasitas manajerial, serta rekam jejak calon harus menjadi indikator utama dalam penilaian.
“Jangan sampai posisi Sekda hanya diisi oleh orang yang dekat secara politik, tapi tidak cukup kuat secara teknokratik dan organisatorik ini bukan jabatan politis, tapi jabatan profesional birokrasi yang menuntut kredibilitas tinggi,” papar Cak Yebe.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini meminta agar panitia seleksi benar-benar memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, agar proses seleksi berlangsung adil dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Komisi A tentu akan melakukan pengawasan penuh terhadap proses ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil akhir seleksi ini memang benar-benar menghasilkan sosok Sekda yang bisa menjaga netralitas ASN dan memperkuat kinerja birokrasi Pemkot,” ujar Cak Yebe. [dre.gat]